Kapolda NTT Pastikan Pemungutan Suara di TPS Aman dan Lancar

digtara.com - Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga mengecek langsung pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di wilayah hukum Polresta Kupang Kota dan Polres Kupang, Rabu (27/11/2024).

Baca Juga:

• Silaturahmi Dengan Kapolda NTT, GM PT PLN UIP Nusra Bahas Soal Geothermal dan Energi Surya
• Warga Tiga Kelurahan di Kota Kupang Segera Punya Sumber Air Bersih Bantuan Kapolda NTT
• Bahagianya Warga Desa Nifuboke-TTU Menikmati Sumur Bor Bantuan Kapolda NTT

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses Pilkada di daerah tersebut berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

Kapolda NTT menegaskan pentingnya memastikan agar seluruh tahapan dalam pemungutan suara, mulai dari pendaftaran pemilih hingga pencoblosan, dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami bersama Forkopimda NTT sudah mengecek kesiapannya, hari ini kami pastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai dengan aturan serta aman dan lancar," ujar Kapolda NTT.

Kapolda bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT, memantau secara seksama berbagai aspek yang berkaitan dengan pemungutan suara di TPS.

Beberapa hal yang diperiksa antara lain prosedur pendaftaran pemilih, kelengkapan sarana dan prasarana pemungutan suara, serta menjaga ketertiban di lingkungan TPS.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan tertib dan tidak ada kendala yang mengganggu jalannya pemungutan suara.

Kapolda menyampaikan harapannya agar seluruh proses pemungutan suara pada hari ini dapat berjalan dengan baik.

"Ini menjadi penting bagi kita agar masyarakat bisa memberikan hak pilihnya," tambahnya.

Terkait dengan pengamanan di setiap TPS, Kapolda NTT menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun pola pengamanan yang sesuai dengan tingkat kerawanan masing-masing TPS.

Untuk TPS yang dinilai rawan, pengamanan lebih intensif diberikan. Kapolda juga menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada laporan yang mengganggu jalannya Pilkada.