Tuntutan Orangtua Siswa Belum Dipenuhi, Segel Ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amanuban Selatan Belum Dibuka

digtara.com - Sikap tegas masih ditunjukkan perwakilan orang tua siswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang tua siswa SMA Negeri I Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT.

Baca Juga:

• Cari Siswa Tenggelam, Tim SAR Gabungan Sisir Lokasi dan Lakukan Penyelaman
• Siswa SMP di Manggarai Tenggelam di Lokasi Wisata Air Terjun
• Unisvet Semarang Dorong Kegiatan Kemahasiswaan. Wakil Rektor III Unisvet: Media untuk Mengembangkan Karakter, Kepemimpinan, dan Kepedulian Sosial

Para orang tua bersikeras belum membuka segel yang dipasang pada pintu depan ruang kerja kepala sekolah sampai tuntutan dan harapan mereka mendapatkan jawaban dan perhatian serius dari pemerintah provinsi NTT.

"Segel belum kami buka sampai dinas pendidikan dan kebudayaan (Provinsi NTT) menjawab tuntutan orang tua siswa," ujar perwakilan orang tua siswa, Charles Nuban, Rabu (17/7/2024).

Para orang tua memiliki lima tuntutan yang diharapkan bisa direspon secara cepat oleh pemerintah provinsi NTT.

"Tuntutan kami, segera proses akreditas sekolah, copot kepala sekolah, lakukan audit menyeluruh terkait manajemen pendidikan dan manajemen keuangan sekolah, revisi komite sekolah dan segera aktifkan izin operasional sekolah," tegas Charles Nuban.

Pada Selasa (16/7/2024), para orang tua siswa ini diundang oleh pengawas pembina SMA Negeri 1 Amanuban Selatan, Yacob A. N. Selan untuk melakukan dengar pendapat.

Rapat ini menindaklanjuti sikap orang tua siswa terkait penyegelan ruang kepala sekolah.

Pertemuan dengan pengawas pembina, dewan guru dan orang tua siswa tetap tidak dihadiri kepala sekolah karena ada urusan kedinasan di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Dalam pertemuan ini, pengawas mencatat seluruh keluhan dan tuntutan orang tua siswa dan segera melaporkan hasil ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan NTT untuk ditindak lanjuti.

Namun Charles Nuban mengaku kalau orang tua tetap merasa tidak puas karena ketidakhadiran kepala sekolah sehingga dibangun kesepakatan untuk penyegelan tetap dilanjutkan.

Dari pertemuan tersebut juga terungkap kalau ijin operasional sekolah juga sudah tidak aktif sehingga pengawas menjamin dalam waktu 1 minggu akan segera memproses ijin operasional sekolah, dilanjutkan dengan proses akreditasi sekolah.

Terkait tuntutan pencopotan kepala sekolah, pihak dinas memberikan waktu untuk diproses sesuai aturan yang berlaku dan bahwa kepala sekolah akan segera dicopot dan diganti.