Wali Kota Medan Diminta Tinjau Ulang Keputusan Pakaian Adat di Pemko dan Batalkan Pelaksanaannya

digtara.com – Kelompok Masyarakat Etnis Melayu (KMEM) Kota Medan meminta Wali Kota Medan meninjau kembali keputusan Wali Kota Medan terkait pakaian dinas harian khas daerah di lingkungan Pemerintah Kota  (Pemko) Medan. Diminta Tinjau Ulang Keputusan Pakaian Adat

Baca Juga:

• Medan Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana hingga 11 Desember 2025
• Mahasiswa BEM SI Gelar Demo Tuntut Pencopotan Sekda Medan Terkait Dugaan KKN
• Hadiri Lomba Karya Tulis Jurnalis KoJAM, Rico Waas akan Lanjutkan Program UHC-JKMB

“Meminta Wali Kota Medan untuk meninjau kembali keputusan yang dibuat Nomor 025/02.K/Vlll/2021 tentang pakaian dinas dan atribut pakaian Dinas Harian Khas Daerah di Lingkungan Pemerintah kota Medan dan membatalkan pelaksanaannya,” ujar Daeng Afif, Pegiat Budaya Melayu saat diwawancarai di Istana Maimun Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Jumat (10/9/2021).

Ia juga meminta agar para pegawai Pemko Medan menggunakan busana Melayu sebagai budaya asli daerah Kota Medan.

“Agar menetapkan busana Melayu teluk belanga bagi pria dan baju kurung bagi wanita untuk dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dan perjanjian bekerja P3K yang bertugas di lingkungan pemko Medan,” jelasnya.

Dikatakannya, pihaknya tidak bermaksud untuk menafikan keberagaman etnis yang ada di Kota Medan dan meminta Wali Kota Medan beserta seluruh jajaran agar memahami etnis Melayu adalah etnis tempatan etnis lokal Medan.

“Bahwa kebudayaan Melayu adalah budaya kearifan lokal di Kota Medan dengan kekayaan peninggalan sejarah dan budaya,” ungkapnya.

Dengan adanya pernyataan ini, lanjutnya, semoga Pemerintah Kota Medan agar segera mengevaluasi keputusannya dan dapat mengerti kondisi budaya yang ada di Kota Medan. [mag-04/ya]

Diminta Tinjau Ulang Keputusan Pakaian Adat

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.