Bobby Nasution Harus Hadirkan Negara dengan Layanan Prima, 4 Sektor Ini Mesti Jadi Perhatiannya

digtara.com – Walikota Medan Terpilih Bobby Nasution harus bisa menghadirkan negara di tengah masyarakat melalui pelayanan publik yang prima. Karena selama ini negara hadir tapi justru menyusahkan masyarakat dengan pelayanannya yang buruk dan merugikan.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Pak Bobby harus bisa menghadirkan negara ditengah masyarakat melalui pelayanan publik yang prima. Selama ini, negara hadir tapi menyusahkan masyarakat,” kata Kepala Ombudsman RI Sumatera Utara Abyadi Siregar, kepada digtara.com, Sabtu (20/2/2021).

Dalam memimpin Kota Medan, Abyadi mengingatkan Bobby untuk memahami peran dan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Di Undang-Undang 25/2009, kata Abyadi, peran Bobby sebagai kepala daerah adalah sebagai pembina penyelenggara pelayanan publik.

“Pak Bobby, wakilnya serta Sekda harus memahami perannya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sebagai pembina tugasnya itu membina, mengawasi dan mengevaluasi, artinya kalau kepala unit Layanan atau OPD yang tidak mendukung proses pelayanan publik yang diprogramkan, kepala daerah harus berani ambil tindakan, copot dan sebagainya,” sebutnya.

Selama ini, kata Abyadi, ada beberapa sektor pelayanan di Medan yang dinilainya masih jauh dari harapan. Keempat sektor itu yakni, pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan perizinan.

Sektor Pendidkan

Untuk pendidikan, ungkap Abyadi, adalah sektor yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI Sumatera Utara. Pasalnya, masih banyak pungutan yang terjadi di sektor pendidikan dasar di Kota Medan.

“Saya berharap tidak ada lagi keluhan tentang pungutan yang menyusahkan orang tua. Laporan yang masuk ke Ombudsman banyak dari pendidikan. Hentikan semua itu, apalagi UU menegaskan bahwa pendidikan dasar dilarang melakukan pungutan apapun, kalau ada pungutan harus jadi perhatian pak Bobby,” ungkapnya.

Kemudian, sektor administrasi kependudukan juga menjadi layanan yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Ia meminta, pelayanan dibidang administrasi kependudukan harus lebih diperhatikan dan diperbaiki.

“Ini harus betul-betul menjadi perhatian serius bagai walikota. Dibidang ini tidak hanya peran Pemko Medan, ada peran Kemendagri dalam penyediaan blanko misalnya,” ucapnya.

Administrasi Kependudukan

Status Bobby Nasution sebagai menantu Presiden Jokowi disebut Abyadi sebagai keberuntungan bagi Kota Medan. Ia berharap, koordinasi dengan Kemendagri terkait keberadaan blanko KTP-el harus diselesaikan.

“Saya kira keberadaan Bobby sebagai menantu presiden kita anggap sebagai keberuntungan Medan sehingga akses ke pusat dalam rangka mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik bisa dilakukan dengan baik. Misalnya blanko, kalau itu yang jadi alasan selama ini harusnya tak lagi jadi masalah,” bebernya.

Persoalan administrasi kependudukan, kata Abyadi adalah hal yang paling mendasar. “Ini mendasar, tampaknya aja ini sederhana, tapi ini yang buat masyarakat susah,” ucapnya.

Pelayanan Kesehatan dan Perizinan

Selain itu, sektor kesehatan di Medan juga harus menjadi perhatian Bobby Nasution. Selama ini, banyak laporan yang diterimanya terkait kesulitan pasien dalam mendapatkan ruangan.

“Apakah tunggu meninggal dulu, ini sering jadi laporan ke Ombudsman, datang dia dari daerah, perlu opname, tapi ruangan tak ada. Bayangkan, itu sebuah hal ironi yang ada di Medan,” ujarnya.

Diakhir, sektor pelayanan perizinan juga menjadi perhatian Ombudsman. Di sektor itu, kata Abyadi, meskipun tampilan luar bagus, namun masih banyak ditemukan pungutan.

“Ini salah satu stakeholder dalam mendukung ekonomi dan pembangunan daerah, tapi pungutan itu masih terjadi. Ini harus dibereskan. Bagaimana orang mau investasi ke Medan kalau layanan begitu lama, kabur investor,” demikian Abyadi.