KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan Seorang Kontraktor sebagai Tersangka Kasus Suap Proyek

Diduga Minta Fee Proyek

Menurut penyidik, Syah Afandin diduga meminta komitmen fee sebesar 10 persen dari proyek Dinas Pendidikan dan 17 persen dari proyek Dinas Perkim.

Baca Juga:

• Plt. Bupati Langkat Tiorita Buka Jalan Investasi, Rapala Siap Bangun Jembatan Rp1 Miliar
• Sidak Kantor Camat Hinai, Plt. Bupati Langkat Tiorita Tekankan Disiplin dan Pembenahan Pelayanan Publik
• Dari Titik Nol Pematang Jaya, Plt. Bupati Langkat Tiorita Kucurkan Puluhan Miliar dan Bantuan Masyarakat

Nilai fee yang disepakati mencapai sekitar Rp990 juta untuk proyek Dinas Pendidikan dan Rp126,8 juta untuk proyek Dinas Perkim.

Dalam penyidikan, KPK menduga Yaqub telah menyerahkan uang sekitar Rp800 juta kepada Syah Afandin secara bertahap, yakni:

• Mei 2025 sebesar Rp500 juta melalui sopir pribadi bupati berinisial ZK.

• Mei 2025 sebesar Rp150 juta melalui perantara.

• April 2026 sebesar Rp150 juta melalui ZK.

  Baca Juga:

  • Tiba di Jakarta, Bupati Langkat Syah Afandin Jalani Pemeriksaan Intensif di KPK

Selanjutnya, pada Juni 2026, Syah Afandin kembali meminta tambahan fee sebesar Rp300 juta. Namun, Yaqub mengaku hanya mampu memenuhi permintaan tersebut sebesar Rp100 juta yang rencananya akan diserahkan pada 1 Juli 2026.

Keduanya Ditahan

Atas perbuatannya, Syah Afandin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Yaqub dijerat Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan kedua tersangka. Syah Afandin ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Yaqub dititipkan di Rumah Tahanan Polresta Medan.

KPK menyatakan penyidikan masih terus berlangsung untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat maupun aliran dana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.