Lapor Pak Prabowo! Gaji Honor dan TPP di Padangsidimpuan 3 Bulan Belum Dibayarkan, Pejabatnya Malah Sibuk Bahas Pembelian Mobil Dinas 2025

digtara.com - Sungguh miris nasib sejumlah ASN dan Honorer di Kota Padangsidimpuan. Sudah tiga bulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji honorer Rp1 juta/ bulan belum dibayarkan Pemko Padangsidimpuan, Minggu (15/12/2024).

Baca Juga:

• Pak Kejati, Ada Proyek Irigasi Rp.2,3 Miliar di Sidimpuan Gagal, Biaya Perencanaan dan Pengawasan Ratusan Juta
• Tangani Delapan Kasus, Polda NTT Tahan Belasan Tersangka Kasus TPPO
• Dua Perekrut Calon Tenaga Kerja Tanpa Dokumen Resmi Ditangkap Tim TPPO Polda NTT

Mungkin para ASN dan Honorer saat ini tengah berdoa dan berharap agar hak mereka dibayarkan oleh Pemko Padangsidimpuan.

Terlebih memasuki akhir tahun meski jumlahnya sedikit, seperti gaji honorer cuma Rp1 juta per bulan yang jauh di bawah UMK Padangsidimpuan.

Dan riak-riak tersebut sudah diperbincangkan satu bulan terkahir ini.

Seperti yang diungkapkan salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa suaminya seorang ASN di salah satu instansi pemerintah daerah mengungkapkan hal tersebut.

"Kami juga belum cair TPP bulan 9, 10, 11 dan 12 nggak ada yang dikasih. Kek mananya pemko ini," kata warga yang juga berstatus seorang istri ASN di Kota Padangsidimpuan.

Ditempat terpisah, salah seorang orang honorer juga mengeluhkan belum dibayarkannya gaji honorer.

"Udah dua bulan bang belum cair. Ini jalan tiga bulan," kata seorang tenaga honorer yang gajinya jauh dibayar UMK.

Tanggapan Pj Walikota

Menanggapi hal tersebut, Pj Walikota Padangsidimpuan, Timur Tumanggor, saat dikonfirmasi penyebab masalah tersebut akan memperjelas kepada Badan Keuangan.

"Walaikum salam. Izin pak masih otw di jalan Medan menuju Padangsidimpuan. Akan saya tanyakan kepada pak kadis keuangan ya.." kata Pj Walikota saat dikonfirmasi melalui nomor pribadinya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah, Adi Supriadi saat ditanyai masalah tersebut menyebutkan untuk dijelaskan besok.

"Besok saya jelaskan itu biar ngak kemana-mana," tegasnya.

Untuk diketahui, Pemko Padangsidimpuan saat ini akan membahas R-APBD 2025 bersama DPRD Kota Padangsidimpuan termasuk masalah pembelian mobil dinas baru.

Tanggapan MATA

Ketua Masyarakat Analisis Transparansi Anggaran (MATA) Sumut, Ahmad Yani menilai hal tersebut harus segera direalisasikan.

"Jadi begini. Itu kan TPP dan Honor sudah dianggarkan pada pembahasan dan sudah ada pos anggarannya pada tahun lalu. Ini kok bisa belum dibayarkan. Kemana uangnya? Itu pos pembayaran TPP dan Honor jangan digeser ke kepentingan lain," kata Ahmad Yani.

Lanjutnya, jika alasan depisit sangat tidak masuk akal.

"Kalau alasannya depisit itu tidak diterima. Sebab item belanja pada APBD itu sudah jelas kemana saja. Contohnya begini, jika uang kita satu juta maka jangan belikan iphone karena itu tidak akan cukup dan akan jadi defisit. Makanya belikan sembako atau makanan dulu atau yang wajib biar ngak depisit, bukan didepokan ke hal yang ngak prioritas. Kek gitulah jangan belikan yang lain-lain apalagi mobil dinas. Heheh," ucap Yani dengan wajah senyum merasa lucu kata defisit.