Lapor Pak Prabowo! Gaji Honor dan TPP di Padangsidimpuan 3 Bulan Belum Dibayarkan, Pejabatnya Malah Sibuk Bahas Pembelian Mobil Dinas 2025

Tanggapan MATA

Baca Juga:

• Didukung ICITAP, Polda NTT dan Lembaga Terkait Bahas masalah TPPO di NTT
• HAB ke-80 Tingkat Kota di Gelar di Halaman Balaikota Semarang, Pertahankan Kota Toleran Nasional dan Mantapkan MTQ 2026
• Minta Pj Sekdako Binjai Diperiksa Terkait Dugaan Jual Beli Proyek di Dishub, FPKB Akan Gelar Aksi Jilid II di Mapolda Sumut

Ketua Masyarakat Analisis Transparansi Anggaran (MATA) Sumut, Ahmad Yani menilai hal tersebut harus segera direalisasikan.

"Jadi begini. Itu kan TPP dan Honor sudah dianggarkan pada pembahasan dan sudah ada pos anggarannya pada tahun lalu. Ini kok bisa belum dibayarkan. Kemana uangnya? Itu pos pembayaran TPP dan Honor jangan digeser ke kepentingan lain," kata Ahmad Yani.

Lanjutnya, jika alasan depisit sangat tidak masuk akal.

"Kalau alasannya depisit itu tidak diterima. Sebab item belanja pada APBD itu sudah jelas kemana saja. Contohnya begini, jika uang kita satu juta maka jangan belikan iphone karena itu tidak akan cukup dan akan jadi defisit. Makanya belikan sembako atau makanan dulu atau yang wajib biar ngak depisit, bukan didepokan ke hal yang ngak prioritas. Kek gitulah jangan belikan yang lain-lain apalagi mobil dinas. Heheh," ucap Yani dengan wajah senyum merasa lucu kata defisit.