EMLI-Indonesia: Tim Task Force Bisa Tangani Konflik di Papua

Digtara.com | JAKARTA – Pasca kerusuhan yang terjadi di Papua, Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI-Indonesia) mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua membentuk sebuah gugus tugas atau task force untuk menangani krisis Papua secara komprehensif dan multidimensional.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Pimpinan dan keanggotaan dari gugus tugas hendaknya diprioritaskan bagi putera-puteri Papua dari berbagai latar belakang, yang sungguh-sungguh memahami masalah-masalah mendasar di Papua,” kata Sekjen EMLI-Indonesia, Viktus Murin saat jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan gugus tugas ini mesti membangun kemitraan intesif dengan para pemimpin umat beragama di Papua melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti Sinode Gereja, Keuskupan, MUI, serta para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Papua.

Dirinya melihat bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 2 Agustus 1969 yang hasilnya disahkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusi 2504 Majelis Umum, merupakan penegasan kembali sikap rakyat Papua mengenai penentuan nasib sendiri.

Dengan atau tanpa PEPERA, Papua disebut telah menjadi bagian integral NKRI sejak 17 Agustus 1945. Karena itu PEPERA tetap sah sebagai out come dari penyelesaian konflik bilateral berdasarkan perjanjian bilateral RI-Belanda (New York Agreement 1962).

Kendati demikian, pihaknya menyesalkan terjadinya unjuk rasa berujung rusuh di Jayapura pada tanggal 29 Agustus 2019. Viktus melihat Polri telah bergerak cepat menetapkan 30 orang tersangka dalarn kerusuhan di Jayapura.

“Tindakan cepat Kepolisian ini merupakan manifestasi sikap menjunjung tinggi supremasi dan atau penegakan hukum. Bersamaan dengan itu, para penegak hukum di ranah pengadilan hendaknya menjatuhkan hukuman berat bagi siapapun pelaku tindakan provokasi yang membonceng sentimen SARA dan tindakan intoleransi,” tegas Viktus.

Lebih lanjut, Viktus mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya bagi yang berada di wilayah Papua, temasuk aparat keamanan, agar dapat menahan diri dan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengatasi setiap potensi gejolak sosial yang terjadi.

“Warga masyarakat bumi cendrawasih Papua sesungguhnya adalah warga Indonesia yang berkarakter Bhinneka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi kemajemukan, berjiwa besar dan atau patriotik, serta mengutamakan perdamaian dan persaudaraan sebangsa-setanah air,” tambahnya.[oke]