Senin, 02 Maret 2026

DPR: Pemerintah Harus Transparan Soal Kerusuhan di Papua

- Kamis, 29 Agustus 2019 03:31 WIB
DPR: Pemerintah Harus Transparan Soal Kerusuhan di Papua

Digtara.com | JAKARTA – Pemerintah lebih transparan tentang persoalan Papua dan serius menangani permasalahan di Papua. Mengingat, beberapa peristiwa terkait Papua masih berlangsung hingga saat ini. Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta.

Baca Juga:

“Persoalannya sangat serius. Hanya saja, kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi, sesungguhnya mengapa sampai berlarut-larut? Saya berharap pemerintah lebih transparan tentang persoalan Papua,” ujar Sukamta.

Dia menegaskan permasalahan di Tanah Cenderawasih sudah berlangsung selama dua minggu, namun belum menunjukkan titik terang yang signifikan. Apalagi, jatuh korban dari anggota TNI dan Polri.

“Pemerintah perlu mengubah pendekatan yang terlalu lunak menjadi lebih tegas, khususnya terhadap perilaku terorisme bersenjata. Sementara untuk demonstrasi-demonstrasi tetap harus diberi ruang,” tegas Sukamta.

Dirinya mendorong pemerintah segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat membuat situasi di Papua kembali kondusif. Padahal, Presiden Joko Widodo terbilang cukup sering berkunjung ke Papua selama memimpin bangsa Indonesia.

“Pak Presiden sudah 13 kali mengunjungi Papua, dan pemerintah mengklaim membangun banyak infrastruktur di Papua. Oleh sebab itu, perlu segera dirumuskan oleh pemerintah, baik agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua,” tegasnya.

Lebih lanjut politkus PKS ini meminta pemerintah menghentikan sejenak isu pemindahan ibu kota negara dan fokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua.

“Pemindahan ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak,” tambahnya.[oke]

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Rencana Kenaikan Iuran JKN, Vita Ervina: Kebijakan Harus Berpihak Pada Rakyat Dan Jamin Keberlanjutan JKN Dalam Jangka Panjang

Rencana Kenaikan Iuran JKN, Vita Ervina: Kebijakan Harus Berpihak Pada Rakyat Dan Jamin Keberlanjutan JKN Dalam Jangka Panjang

Terima Reses Komisi VIII DPR RI, Wagub Sumut Tegaskan Penguatan Layanan Sosial dan Mitigasi Bencana

Terima Reses Komisi VIII DPR RI, Wagub Sumut Tegaskan Penguatan Layanan Sosial dan Mitigasi Bencana

Singgih Januratmoko; Embarkasi Haji Yogyakarta Mampu Gerakkan Ekonomi Barat DIY

Singgih Januratmoko; Embarkasi Haji Yogyakarta Mampu Gerakkan Ekonomi Barat DIY

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto: Investasi Danantara di Kampung Haji Makkah Diharapkan Beri Manfaat Besar Bagi Jemaah Indonesia

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto: Investasi Danantara di Kampung Haji Makkah Diharapkan Beri Manfaat Besar Bagi Jemaah Indonesia

Rinto Subekti Sosialisasikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Modal Sosial Pembangunan Daerah

Rinto Subekti Sosialisasikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Modal Sosial Pembangunan Daerah

Ekonomi Tangguh, Bangsa Utuh: Rinto Subekti Kuatkan Pilar Kebangsaan di Wonogiri

Ekonomi Tangguh, Bangsa Utuh: Rinto Subekti Kuatkan Pilar Kebangsaan di Wonogiri

Komentar
Berita Terbaru