Kompensasi Pemadaman Listrik, Sumut Warga Negara Kelas Berapa?

digtara.com | MEDAN – Pemberian kompensasi pemadaman listrik oleh PLN kepada warga Ibukota Jakarta, dinilai diskriminatif dan tidak adil.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Setiap orang mempunyai hak yang sama, bayar pajak dan lainnya. Kerugian yang disebabkan PLN seharusnya diganti rugi pada setiap warga negara dimana pun berada,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan dalam Dialog Publik Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik, Kompensasi untuk warga ibukota atau seluruh rakyat Indonesia yang dilaksanakan IWO Medan.

Menurut Sutrisno, warga negara Indonesia itu masih Jakarta, karena segala sesuatu yang terjadi di Jakarta akan menjadi isu nasional tapi kalau peristiwa tersebut terjadi di daerah, akan sangat lama ditanggapi dan mendapatkan solusi.

Ia mencontohkan, pemadaman listrik yang terjadi di Jawa walaupun sebentar, Presiden Joko Widodo langsung mendatangi kantor PLN dan akhirnya diberikan konpensasi.

“Indonesia masih Jakarta, nah Sumut warga negara kelas berapa,” tanyanya, Rabu (14/8/2019).

Sutrisno dalam dialog tersebut bertanya, pemadaman listrik di Sumut itu tanggungjawab siapa, Gubernur kah, Wali Kota atau PLN.

“Saya menyarankan setiap ada pemadaman listrik, PLN sampaikan ke publik bahwa yang bertanggungjawab itu, PLN,” pintanya.

Ia juga meminta agar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong terbentuknya BUMD Pengusahaan listrik, agar masalah PLN dalam pelayanan dapat teratasi.

Sementara itu, Executive Vice President Distribusi Operasi Regional Sumatera PLN, Supriyadi, mengatakan kompensasi atas pemadaman listrik tidak hanya diberikan kepada warga Jakarta, tapi juga sudah dilakukan untuk semua daerah termasuk Sumatera Utara dan khususnya Medan.

Misalnya pada 2015 silam, dimana warga mendapatkan kompensasi pemotongan pembayaran tagihan listrik atas pemadaman yang dilakukan.

“Kompensasi bukan dalam bentuk uang tunai, tapi pemotongan biaya tagihan. Namun hal itu belum tersosialisasi dengan baik,” ungkapnya.

Supriyadi juga tidak berani memberikan jaminan terhadap pemadaman listrik ke depannya, apalagi pada saat hari-hari besar.

Gangguan pelayanan listrik, masih kata Supriyadi tidak hanya dalam persoalan teknis tapi juga karena faktor alam seperti gangguan monyet, ular hingga pohon yang mengenai instalasi.

“Monyet juga mengganggu loh, sering kejadian, sehingga aliran listrik terganggu,” klaimnya.

Supriyadi sendiri mengakui masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat.

Diskusi Publik ini dimoderatori oleh Aulia Andri dan dihadiri puluhan peserta dari berbagai institusi dengan narasumber Ombusman, Teti Silaen, LHPK Pandian Adi Siregar, Perwakilan SP PLN Rudi Hartono dan Executive Vice President Distribusi Operasi Regional Sumatera PLN, Supriyadi.

Aulia saat mendengar monyet sebagai faktor yang mengganggu pelayanan listrik, tertawa. “Penyebutan monyet jangan ke saya pak,” katanya yang membuat peserta diskusi tertawa.

Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Medan Erie Prasetyo sebagai penangungjawab kegiatan menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan. Diskusi ini bersifat positif membangun agar kinerja PLN semakin lebih baik ke depannya.

Ia juga mengkritik kinerja PLN yang dinilai buruk dan tidak komunikatif dalam memberikan sosialisasi kompensasi atas kerugian pemadaman kepada warga. “Saya juga baru tau bahwa di Sumut sudah berjalan kompensasi dari PLN. Walaupun tak nampak wujudnya,” tutup Erie.

(Put)