Soal Defisit Rp200 M APBD Ditutup SILPA, Pengamat: Pemprov Sumut Tak Cermat

Digtara.com | MEDAN – Pengamat Anggaran Sumut, Elfanda Ananda menilai besarnya SILPA yang akan digunakan untuk menutup Rp200 miliar defisit APBD Sumut 2020 mencerminkan ketidak cermatan Pemprov memperhitungkan anggaran.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Dia mengatakan sebenarnya kondisi defisit merupakan hal yang biasa dalam penganggaran APBD. Namun persoalannya, terkait rancangan APBD Sumut 2020, SILPA yang akan digunakan untuk menutup defisit sebesar Rp200 miliar dinilai cukup besar.

“Sebenarnya hal yang negatif SILPA itu, kecuali karena efisiensi,” ujarnya, Selasa (13/8/2019).

Dalam penganggaran, SILPA merupakan kepanjangan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Dalam penyusunan APBD, angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Yang berarti bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Saat penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Provinsi Sumut tentang APBD T.A. 2020 di DPRD Sumut, kemarin, Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan pendapatan daerah ditarget hanya sebesar Rp12.444.898.061.757.

Sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp12.644.898.061.757. Artinya, akan ada defisit sekitar Rp200 miliar dalam APBD 2020 dan menurut Gubernur, angka defisit tersebut akan ditutup dengan SILPA.

Elfanda menjelaskan, terjadinya SILPA bisa disebabkan beberapa hal. Pertama, karena ada pekerjaan yang tidak selesai di tahun sebelumnya. Dan kedua, bisa karena adanya selisih penghitungan, atau ketiga, karena efisiensi.

Namun efisiensi sebesar itu dia anggap bukan efisiensi tetapi ketidak cermatan memperhitungkan anggaran. Misalnya, saat ingin membangun rumah seseorang memerhitungkan biaya Rp500 juta, tetapi setelah dibangun yang habis hanya Rp300 juta.

Selisih penghitungan biaya itu menurutnya terlalu jauh, yang berarti orang tersebut menerapkan cara penghitungan yang tidak benar. “Karena yang dibenarkan selisihnya cuma 10 persen dari total yang dianggarkan,” sambung Elfanda yang juga mantan Direktur FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Sumatera Utara.

Elfanda mengulangi, soal defisit dalam APBD sebenarnya tidak ada masalah, tetapi defisit sebesar Rp200 miliar yang akan ditutup dengan SILPA sebesar itu, mencerminkan suatu hal yang negatif ketimbang positif dalam konteks anggaran pemerintahan daerah.

Karena itu dia menyarankan sebaiknya Pemprov Sumut dapat memperbaiki penghitungan anggaran untuk menekan SILPA sehingga jumlahnya tidak terlalu besar.

Lebih buruk lagi kalau besarnya SILPA tersebut ternyata diakibatkan rendahnya penyerapan anggaran atau pekerjaan yang tidak selesai. Meski memang ada satu faktor lagi yang bisa menimbulkan SILPA, yaitu terlambatnya transfer anggaran dari Pusat.

Meski ia tidak yakin besarnya SILPA APBD Sumut akibat keterlambatan transfer dana dari Pusat. Elfanda sendiri mengatakan akan menganalisa penyebab dari terjadinya SILPA sebesar itu.