Komisioner Bawaslu Asahan Ibnu Azhar Disebut Kader Partai Golkar

Digtara.com | MEDAN – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Asahan Ibnu Azhar disebut merupakan kader partai Golkar. Hal ini diungkapkan Anton Sihombing yang juga Anggota DPR / MPR RI dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 110-PKE-DKPP/V/2019 melalui video conference, dengan pihak pengadu, Anthon Sihombing.

Baca Juga:

• Perkuat Eksistensi di Sumatera Utara, Kini Layanan Maxim Hadir di Bandar
• Resmikan Mabes GRIB Jaya Sumut dan Marcopolo Entertainment, Ini Pesan Ketum Hercules
• DPD GRIB Jaya Sumut dan Bobby Nasution Serahkan Bantuan Tuk Korban Kebakaran di Desa Besilam Babussalam

Dalam persidangan tersebut di menit ke 51,43 detik, video milik DKPP pada Senin 15 Juni 2019 lalu terjadi dialog yakni :

Itu yang baju biru ketua Bawaslu, Ibnu tanya Anton.

Iya pak, jawab Ibnu

Terus terang saja ini kader saya di Golkar. Tapi saya syukuri dia bisa masuk ke Bawaslu. Tapi ini tidak bantu saya, bantu yang benar bukan membantu untuk membengkokkan, kata Anton dalam video tersebut.

Dalam undang undang pemilu pasal 11 Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memaparkan sejumlah persyaran menjadi anggota KPU dan Bawaslu salah satunya tidak menjadi anggota partai politik.

Saat dikonfirmasi, Marwan, Komisioner Bawaslu Sumut mengatakan pihaknya tidak pernah membahas dugaan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan Small Group Discussion (SDG).

“Waktu itu enggak ada tanggapan masyarakat mengenai Ibnu Azhar,” ujarnya, Kamis (18/6/2019)

Menurut Marwan, SDG merupakan salah satu proses rekrutmen komisioner kabupaten/kota yang ditugaskan kepada Bawaslu Provinsi. Pesertanya adalah para calon komisioner yang lolos seleksi tahap akhir.

Dalam SGD para peserta dijajaki wawasan dan pengetahuannya, terutama mengenai kepemiluan. Ini menjadi salah satu tolak ukur Bawaslu Pusat untuk menentukan penetapan urutan komisioner terpilih.

Ibnu Azhar pun termasuk menjadi salah satu pesertanya. Namun seingat dia, sampai dengan proses itu berlangsung, masalah dugaan bahwa yang bersangkutan masih tercantum dalam kepengurusan partai, tidak pernah mengemuka.

“Cuma, apakah ada orang per orang atau kelompok yang sudah melaporkan itu ke DKPP, itu di luar sepengetahuan kami,” kata Marwan.

Anton Sihombing mengadukan Ketua KPU Kabupaten Asahan, Hidayat serta empat anggotanya, yaitu Rahmawani, Kelana Muttaqin Simanjuntak, Ali Sofyan Hasibuan dan Samiun Sembara Marpaung.

Meski bukan menjadi pokok perkara, tetapi dalam persidangan, Anton sempat menyebutkan bahwa salah satu komisioner Bawaslu Asahan bernama Ibnu Azhar masih sebagai pengurus partai.

Pada Agustus 2018, sebenarnya isu ini sempat berembus, dengan beredarnya foto surat dari DPP Golkar bernomor Kep-596/DD/GOLKR/VII/2015 tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Asahan Masa Bakti 2015-2020.

Dalam surat yang terbit pada Juli 2015 tersebut tertera nama Ibnu Hazar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kajian Startegis dan Pemenangan Pemilu. Nama yang hampir sama juga tercantum pada hasil pengumuman hasil seleksi calon Bawaslu Kabupaten Asahan, yakni Ibnu Azhar.

Ibnu Azhar sendiri pernah menepis isu tersebut. “Nama saya Ibnu Azhar, bukan Ibnu Hazar,” katanya.

Ia memastikan selama ini ia tidak pernah terlibat dalam kepengurusan partai politik seperti yang diisukan.

(Red)