Penanganan Banjir di Medan Tak Sesulit Jakarta

digtara.com | MEDAN – Penanganan banjir di Kota Medan dinilai tak sesulit penangan banjir di wilayah Ibukota Jakarta.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal itu ditegaskan Akademisi USU yang juga mantan Pimpinam Proyek (Pimpro) Penanganan Banjir Citarum, Asman Sembiring, saat mengikuti rapat koordinasi penanganan banjir Kota Medan dan sekitarnya di ruang rapat lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (8/5/2019).

Hadir dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah; Pangdam I BB/Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhilah; Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution; Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, Selamat Rasidi, Dir Binmas Poldasu, Parluatan Siregar serta OPD Pemprov Sumut terkait.

Menurut Asman, harusnya Medan tidak banjir karena berada di kemiringan 15-60 msl. Kemiringan yang sangat bagus untuk mengalirkan air.

“Melihat kemiringannya, harusnya Medan tidak banjir. Medan itu ada di kemiringan 15 sampai dengan 60 msl, itu harusnya sangat bagus untuk mengalirkan air. Namun, yang menjadi masalah sekarang banyaknya saluran tumpat atau sungai yang mengalami pendangkalan, jadi dia tidak mampu lagi menahan debit air yang datang,” katanya.

Penyebab utama terbesar banjir Kota Medan adalah meluapnya sungai-sungai utama seperti Sungai Belawan, Badera, Deli, Babura, Sei Kambing, Selayang dan Sei Putih. “Sungai-sungai itu berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat melalui BWSS II. Artinya peran Pemerintah Pusat dalam Banjir Kota Medan sangat besar,” paparnya.

Kemudian, yang menjadi masalah penanganan banjir Medan adalah masalah sosial, pemukiman penduduk yang semakin padat dan dibangun tanpa memperhitungkan aliran sungai atau drainase yang sudah ada.

“Secara teknis penanganan banjir Medan tidak sulit, tetapi yang membuat sulit adalah masalah sosialnya. Pemukiman penduduk yang semakin padat dan dibangun tanpa memperhitungkan aliran air, bahkan ada yang malah mempersempit dan aliran sungai. Ditambah dengan sampah, aliran-aliran sungai yang menyempit dan mendangkal akhirnya meluap,” tambahnya.

Kepala BWSS II Roy Panagom Pardede mengatakan, pihaknya terus bergerak untuk melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada di Provinsi Sumut, terutama saat ini untuk sungai di Medan seperti sekitar lokasi Pamen, Kampung Mandailing, Medan Baru, Polonia dan Karya Darma Ujung.

“Selanjutnya kita akan menormalisasi daerah sekitar Jamin Ginting, Hotel Cambridge, Sungai Babura, Sungai Deli dan sungai lainnya,”pungkasnya.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta adanya prioritas dalam penanganan banjir di Kota Medan dan sekitarnya. Sehingga penanganan banjir bisa dilakukan dengan cepat dan hasilnya langsung bisa dirasakan masyarakat.

“Harus ada skala prioritas untuk menangani banjir ini, agar masyarakat langsung mendapat hasilnya dan banjir berkurang secara signifikan,” kata Edy.

Gubernur mengatakan, skala prioritas juga diperlukan karena anggaran yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, perlu dipilah mana-mana yang mendesak dan penting untuk segera dilakukan dan berdampak pada masyarakat.

“Kita perlu prioritas juga karena dana yang kita miliki terbatas, sehingga kita perlu memfilter mana-mana saja yang bila dilakukan, normalisasi atau apapun itu, akan berdampak besar pada masyarakat,” kata Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi juga ingin adanya sebuah grand design untuk menangani banjir di Kota Medan yang akan menjadi patokan untuk menyelesaikan masalah ini. “Saya harapkan setelah rapat ini ada grand design penanganan banjir Medan. Jadi kita bisa bekerja secara menyeluruh dan terprogram dengan rapi. Tujuannya tentu agar ini bisa cepat kita lakukan, ketika ada pertanyaan kapan Medan tidak banjir lagi, kita bisa menjawab,”tandasnya.

[AS]