Kuasa Hukum Bantah MFR Berstatus DPO, Terpidana Disebut Kooperatif dan Serahkan Diri

digtara.com -Kuasa hukum terpidana kasus penelantaran rumah tangga berinisial MFR membantah kabar yang menyebut kliennya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pihak pengacara menegaskan bahwa MFR bersikap kooperatif dan menyerahkan diri secara sukarela kepada pihak kejaksaan.

Baca Juga:

• Dibekuk Polisi, DPO Kasus Tabrak Lari Di Rote Ndao Sempat Sembunyi Tiga Hari Di Hutan Tanpa Makan Dan Minum
• Heboh Penembakan Rumah Pegawai Lapas Tebing Tinggi, Polisi Selidiki Pelaku Misterius
• Ambulans Tabrak Truk di Tol Tebing Tinggi–Indrapura, 2 Tewas di Lokasi

Menurut Faisal Wan, informasi yang beredar di sejumlah media terkait status DPO terhadap kliennya tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya.

"Klien kami tidak pernah kabur dan bukan DPO seperti yang diberitakan. Selama proses hukum berjalan, kami tetap berkomunikasi dan kooperatif dengan pihak kejaksaan," ujar Faisal.

MFR Disebut Menyerahkan Diri Secara Sukarela

Faisal menjelaskan, kehadiran MFR untuk menjalani putusan hukum dilakukan melalui koordinasi antara penasihat hukum dan pihak Kejaksaan Negeri Belawan.

Baca Juga:

• Dibekuk Polisi, DPO Kasus Tabrak Lari Di Rote Ndao Sempat Sembunyi Tiga Hari Di Hutan Tanpa Makan Dan Minum

"Klien kami datang dan menyerahkan diri secara baik-baik untuk menjalani eksekusi. Jadi bukan ditangkap paksa ataupun ditangkap di luar kota sebagaimana informasi yang beredar," katanya.

Pihak kuasa hukum juga menyayangkan munculnya pemberitaan yang dinilai dapat membentuk opini negatif terhadap klien mereka.

Kejari Belawan Tegaskan Tidak Ada Surat DPO

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Belawan, Yogi Transisi Taufik, membenarkan bahwa MFR memang tidak pernah ditetapkan sebagai DPO.

"Terhadap MFR tidak ada diterbitkan surat DPO. Jika diterbitkan tentunya akan diberitahukan kepada pihak kepolisian tempat MFR bertugas di Polres Nias Selatan," ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Meski demikian, pihak kejaksaan mengakui bahwa MFR sempat tiga kali dipanggil secara resmi namun tidak hadir memenuhi panggilan.

Beberapa hari kemudian, kuasa hukum MFR mendatangi kantor Kejari Belawan untuk berkoordinasi terkait penyerahan diri kliennya secara kooperatif.

Baca Juga:

• Heboh Penembakan Rumah Pegawai Lapas Tebing Tinggi, Polisi Selidiki Pelaku Misterius