Anggota DPR Yang Diamankan KPK Dari OTT Direksi BUMN Bernama Bowo Sidik Pangarso

digtara.com | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jakarta, pada Rabu 27 Maret 2019 sore kemarin. Dalam OTT itu sebanyak delapan orang (sebelumnya disebut 7) berhasil diamankan. Termasuk direksi Badan Usaha Milik Negara, dan seorang anggota DPR-RI.

Baca Juga:

• OTT KPK di Mandailing Natal: Satu Terduga ASN Pemprov Sumut, Benarkah?
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS

Anggota Komisi VI, DPR-RI yang ikut diamankan adalah Bowo Sidik Pangarso dari Fraksi Golkar. Saat ini Bowo sudah berada di Gedung KPK untuk menjelani pemeriksaan. Bowo sendiri duduk di Komisi VI DPR.

“Saat ini sedang proses pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK,” ucapnya.

Bowo dan tujuh orang lainnya diamankan bersama barang bukti uang tunai pecahan rupiah dan dolar amerika. KPK juga menyita satu unit mobil Toyota Alphard.

“Mereka sampai saat ini masih berstatus terperiksa. Kita punya waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk penentuan statusnya,”sebut Febri.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyebutkan, operasi tangkap tangan yang dilakukan ini terkait transaksi haram pada distribusi pupuk yang melibatkan BUMN. Namun ia belum menjelaskan detail distribusi pupuk apa dan dengan tujuan ke mana yang menjadi pokok permasalahan.

“Diduga transaksi terkait dengan distribusi pupuk menggunakan kapal,” ujar Basaria.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo belum mau berkomentar atas OTT yang melibatkan koleganya. Apalagi informasi terkait OTT itu masih simpang siur.

“Baru mau cek. Ada dua berita simpang siur. Ada katanya anggota DPR, ada lagi bukan. Saya cek,” ucap Bamsoet–panggilan Bambang Soesatyo.

Bambang pun masih menunggu keterangan resmi dari KPK mengenai penangkapan anggota Fraksi Golkar itu. Dia masih mau berprasangka baik.

“Penegak hukum masih punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status yang bersangkutan. Kita harus prasangka baik, jangan prasangka buruk. Tunggu hasil pemeriksaan resmi dari KPK,” ucap Bamsoet.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Ace mengaku pihaknya tidak mau berspekulasi atas OTT itu.

Namun ia menegaskan, bahwa Golkar akan bersikap tegas terhadap kader yang terjerat kasus korupsi.

“Kita tunggu keterangan resmi dari KPK. Yang jelas kami akan bersikap tegas bagi siapa pun kader yang melakukan korupsi,”demikian seperti dilansir Detik.

[DTC/AS]