Ironi Partai Demokrat, Kemenkumhan Tetap Akan Jalankan Proses Verifikasi Hasil KLB

digtara.com – Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara yang telah menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat, menghadirkan seuah ironi. Kendati dinilai ilegal, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan memproses hasil kongres tersebut.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Kami akan terima dan proses verifikasi akan berjalan sesuai dengan aturan,” kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hukum dan HAM, Ian Siagian saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/3/2021).

Proses verifikasi terkait keabsahan KLB Partai Demokrat di Deliserdang akan berjalan tanpa intervensi dan dilakukan secara adil. Ian Siagian enggan menanggapi soal pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut KLB Deli Serdang ilegal.

“Itu hak mereka mengatakan ilegal, tapi pemerintah harus hadir dan fair, tidak berpihak. Ya (akan dijalankan aturan yang berlaku),” kata Ian.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Jhoni Allen menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat.

“Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun.

Mantan Wakil Ketua Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan akan segera mendaftarkan hasil kongres yang memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum dan kepengurusan Partai Demokrat yang baru ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Ya ini kan baru selesai. Selesai kongres ini, target kedua adalah ke kumham untuk mendaftarkan hasil kongres ini,” ujar Max dalam sambungan telepon dari live Kompas TV yan dikutip Suara.com, Jumat (5/3/2021).

Max menjelaskan, hasil KLB juga memutuskan untuk mendemisionerkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu juga menghapuskan Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengembalikan keputusan DPP terdahulu terhadap pemecatan kader Demokrat baik di pusat maupun di daerah.

“Hasil kongres ini sudah mengeluarkan beberapa keputusan. Di antaranya mendemisionerkan kepengurusan yang ada mendemisionerkan, menghapus majelis tinggi dan mengembalikan keputusan-keputusan DPP terdahulu terhadap pemecatan beberapa kader baik di pusat maupun di daerah,” tutur Max.

Setelah acara KLB, Max mengatakan akan kembal ke Jakarta untuk segera mendaftarkan kepengurusan baru ke Kemenkumham.

“Untuk itu hasil dari kongres ini segera setelah selesai, kembali ke Jakarta akan segera didaftarkan ke lembaga terkait ke Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Ironi dan Kasar

Pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat lewat KLB di Sumut, dianggap ironi lantaran KLB melibatkan pejabat negara yang bukannya melindungi semua partai.

“Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. Kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang Demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa,” kata pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, melalui akun Twitter, Jumat (5/3/2021).

Saiful Mujani mengatakan kondisi KLB Demokrat di Sumut merupakan bentuk dari kemunduran besar demokrasi Indonesia. Dia menilai terlaksananya KLB itu menunjukkan negara gagal menjamin independensi partai politik.

“Kemunduran besar dalam demokrasi kita, negara gagal menjamin independensi partai politik, pejabat negara yang harusnya melindungi semua partai yang ada malah mengambil alih adalah fakta buruknya demokrasi kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saiful Mujani menilai KLB Demokrat di Sumut yang menunjuk Kepala KSP Moeldoko sebagai ketum ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Hal itu, kata dia, menunjukakn yang dilakukan Moeldoko sebagai pihak yang berada di lingkaran kekuasaan, kasar dan buruk.

“Yang luar biasa pada kasus Demokrat ini, Moeldoko yang bukan kader atau mantan kader mengambil alih kekuasaan di Demokrat, dan dia justru lingkaran Istana, pejabat negara. Itu kasar dan ugly sekali. Nggak pernah terjadi dalam sejarah kita,” ujarnya. (suara/okezone/detik)