Diminta Mundur, Ini Kata Plt Dirut RSUD Padangsidimpuan

Digtara.com – Plt Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangsidimpuan Tetty Rumondang menyatakan rumah sakit sangat siap sebagai tempat rujukan dalam menangani dan pencegahan pasien Covid-19.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Saat ini, ada tiga ruang isolasi bagi pasien, ruang karantina, istirahat perawat dan dokter dan sterilisasi bagi dokter. “Semua ruangan itu ada dan siap digunakan sesuai SOP yang ada,” katanya pada digtara.com, Rabu (8/4/2020) Sumatera Utara.

Ia menjelaskan terkait pasien Erni positif PDP Korona yang sempat mengupdate status dan live di media sosial atas pelayanan yang dianggap tidak maksimal setelah dirawat selama dua hari di RSUD Padangsidimpuan, akhirnya meninggal dunia. Pihak rumah sakit sudah menjalankan SOP yang benar.

Saat digtara.com bertanya, adanya permintaan anggota DPRD yang meminta kinerja Tetty di evaluasi bahkan diminta mundur dari jabatannya. “Mereka mengevaluasi tidak melihat kenyataannya. Bahwa anggaran itu kan tidak ada, makanya kita tidak bisa bergerak,” beber Tetty.

Lanjut Tetty, setelah ada peraturan Kemenkes yang memperbolehkan digunakan dana alokasi khusus (DAK) yang seharusnya untuk alkes dan dialihkan untuk penanganan Covid-19, dan disetujui Wali Kota Irsan Effendi, baru tim bergerak.

Selama belum ada aturan tersebut, pihak RSUD Padangsidimpuan tidak berani untuk menggunakan atau mengalihkannya. Karena memang tidak ada sebelumnya anggaran untuk virus korona Covid-19.

“Kan kita gak mau nanti setelah covid-19 masuk penjara. Dengan mencontohkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadhila habis flu burung, dia masuk penjara. Saya takut betul,” ucap Tetty.

Anggara terbatas

Coba bayangkan, tidak ada yang bergerak tanpa dana, semuakan harus dibeli, dari masker, obat-obatan dan lainnya.

Kata Tetty, DPRD menilai lambat kinerja RSUD tapi tidak memeriksa apa yang terjadi. “DPRD kan taunya harus ada ini, itu. Dimana dananya. Ujungnya kita juga yang ke penjara. Makanya kita menunggu aturan yang dikeluarkan Kemenkes,” tegasnya.

Plt Dirut pun memastikan renovasi RSUD yang sedang berlangsung tidak mengganggu penanganan dan pelayanan rumah sakit.

Sebelumnya, Waki Ketua DPRD yakni Rusydi Nasution dan anggota komisi II DPRD Irfan Harahap meminta DPRD dan Pemko mengevaluasi kinerja Plt Dirut yang dianggap tidak maksimal dalam memberikan pelayanan dan penanganan pasien Covid-19. (klik disini)

https://www.youtube.com/watch?v=QGbrn6Y8SsE