Fakta Suap Ketok Palu DPRD Padangsidimpuan, Bukan Sekadar Isu Tapi Pengakuan

digtara.com – Kasus suap yang dihembuskan sendiri oleh anggota DPRD Kota Padangsidimpuan bukan sekadar isu liar belaka. Ada pengakuan dan fakta-fakta menarik lainnya yang terungkap.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Suap tersebut terkait ketok palu pasca sidang RAPBD 2021 pada akhir tahun 2020, dan Pansus yang dibentuk pada Maret 2021. DPRD Padangsidimpuan diketahui membentuk dua pansus yakni Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Irsan Efendi Nasution dan Pansus Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kegiatan itu digelar di Hotel Wisata Indah, Kota Sibolga pada 22-24 Maret 2021.

Berikut beberapa fakta dan statemen yang berkembang setelah adanya pengakuan salah seorang anggota dewan:

Nyanyian Marataman

Kasus suap ini mencuat gara-gara nyanyian anggota DPRD Padangsidimpuan Marataman Siregar. Politisi partai Hanura itu mengaku menerima sejumlah uang dalam pernyataan di grup WA anggota dewan.

Ia menggunakan bahasa daerah mandailing yakni,  “Ass. Sahabat DPRD onma nahujakit sian pimpinan s dan er sian pimpinna anggota dpr pertama 3,5 juta tamba 1,5 jt dan ditambah sian komisi au aktorna tu bayoi/adong tamba penambahan lkpj adong 1 jt adong 1,5 sebelum u ekspos tupihak berwajib”.

Terjemahannya, Ass. Sahabat DPRD inilah yang saya terima dari pimpinan s “ketua” dan er pertama senilai Rp3,5 juta dan Rp1,5 juta dari komisi (RAPBD) dan LKPJ ada Rp1 juta sebelum saya sampaikan ke pihak berwajib.”

“Uangnya masih ada ini dan siap saya kembalikan kepada pihak berwajib baik kepolisian maupun kejaksaan. Uang yang diberikan ke saya ada yang pakai amplop putih dan juga tanpa amplop, masih utuh ini,” kata Politisi Hanura ini kepada digtara.com, Minggu (18/4/2021).

Uang Ketok RAPBD dan LKJP

Berdasarkan pengakuan tersebut, ada dua sumber uang yang diserahkan melalui pimpinan dewan. Pertama, suap pasca sidang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2021 yang disahkan bulan november 2020 yang totalnya Rp5 juta dalam dua termin yakni awal Rp3,5 Juta dan 1,5 juta yang diberikan oleh pimpinan DPRD berisinial S dan Er.

Kedua, suap pansus LKPJ Wali Kota dan RPJMD sebesar Rp 1 juta yang diberikan melalui salah seorang anggota DPRD Padangsidimpuan.

Diakui Anggota Lainnya

Ali Hotmatua Hasibuan, Anggota DPRD Sidimpuan dari PDI-P yang mengaku juga siap menjadi saksi, serta ikut mengembalikan jika diminta oleh pihak berwajib.

Anggota DPRD Fraksi Demokrat Irfan Harahap juga mengaku mengetahui hal tersebut namun memastikan dirinya tidak ikut dalam hal menerima uang setelah sidang paripurna.

“Saya tidak termasuk yang dikasih uang seperti itu, soal siapa-siapa nanti pihak penegak hukum saja yang mendalami,” kata Irfan Harahap.

Dua Kader Demokrat

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padangsidimpuan Irfan Harahap memastikan dua anggota DPRD dari partai Demokrat ada di kedua pansus tersebut.

“Ada dua anggota Demokrat yakni Abdurahman dan Apriyadi Siregar dan Abdul Rahman,” katanya menjawab digtara.com, Senin (19/4/2021).

Ia sudah menyampaikan pada kedua anggota tersebut untuk kritis dalam pembahasan di pansus. Pertanyaan juga sudah disiapkan. Namun setelah rapat pansus digelar yang ada lain cerita.

“Yang ada bagi-bagi uang disana,” ujarnya.

Irfan sudah menghimbau dan menyampaikan dengan tegas pada anggota Demokrat. “Bila ada menerima uang ‘ketok’ jangan terima kalau diterima segera kembalikan.

“Kasus ini pun akan disampaikan ke partai. Kalau uang yang diterima tidak dikembalikan maka akan ada sanksi yang diberikan nantinya,” ucap Irfan.

Irfan mengaku sudah keluar dari grup internal tersebut. “Saya sudah keluar. Pasca rebut-ribut saya keluar,” tandasnya.

9 Orang Anggota DPRD Jadi Pansus

Pansus LKPJ dan RPJMD terdiri dari 9 orang. Dari Sembilan orang anggota pansus LKPJ Wali Kota Padangsidimpuan, empat menyatakan menolak dan lima menerima.

Keempat anggota yang menolak adalah Marasaman Siregar (Hanura), Noni Paisah dan Khoiruddin Siagian (Gerindra) dan Hotman Tua Hasibuan (PDI P).

“Kita (saya,red) menolak, termasuk tiga lainnya,” kata Hotma Tua Hasibuan dari Partai PDI Perjuangan kepada digtara.com, Senin (19/4/2021).

Sedangkan yang menerima Andrianto Siregar (PAN), Apriyadi Harahap (Demokrat), Maulana Harahap dan Siti Mariyam (Golkar), dan Elliati (PPP).

Diminta Usut Kasusnya

Kordinator Div. Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut Irfan Hasibuan, mendesak penegak hukum untuk segera mengusut indikasi kasus suap anggota DPRD tersebut.

“Sangat kita sayangkan jika uang ketok yang disampaikan salah satu anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang diduga diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk memuluskan LKPJ Wali Kota,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Bambang Priyatno saat dihubungi wartawan mengatakan bakal menindak lanjuti kasus tersebut.

BK Belum Ambil Sikap

Sementara Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padangsidimpuan Erfi J Samudra Dalimunthe menyatakan belum mengambil sikap terkait kasus tersebut

“Badan Kehormatan tidak bisa mengambil kebijakan dalam hal ini, karena masih kabar tak jelas asal usulnya dan tidak ada bukti serta tidak ada laporan. Kalau hanya desas-desus tidak bisa ditanggapi,” tegasnya.

https://www.youtube.com/watch?v=CupUT-xZRpo

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.