Gerakan Kudeta Partai Demokrat Makin Nyata, Pengurus DPD Demokrat Sumut Menolak KLB

digtara.com – Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut), Heri Zulkarnain, menegaskan, 33 pengurus DPC Partai demokrat, serta jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara, menolak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang digelar di salah satu hotel di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. Demokrat Sumut Tolak KLB

Baca Juga:

• BNNP Sumut Gerebek Diskotek Blue Night di Langkat, 48 Pengunjung Positif Narkoba Diamankan
• Polda Sumut Intensifkan Patroli Subuh Ramadan 1447 H, Antisipasi Balap Liar dan Gangguan Kamtibmas
• Terima Reses Komisi VIII DPR RI, Wagub Sumut Tegaskan Penguatan Layanan Sosial dan Mitigasi Bencana

“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan illegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” tegas Heri Zulkarnain, yang membawahi 33 DPC se-Provinsi Sumatera Utara, kepada digtara.com, Kamis (4/3/2021) malam.

Heri mengaku menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deliserdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.

Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan, bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.

Penegasan Heri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa, misalnya, menolak tegas pelaksanaan KLB illegal, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

Baca: Soal Kudeta PD, KLB Hanya Dapat Digelar dengan Izin Ketua Majelis Tinggi Demokrat

“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020,” kata Herman.

“Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai Ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau,” tambah Harefa.

Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama. “Tidak ada itu KLB. Itu sudah pasti illegal. Mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?” gugat Efendi, “Saya ikut memilih mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu. Elektabilitas beliau dan Partai Demokrat terus naik. Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol?”

Penolakan keras juga muncul dari Serdang Berdagai. Labuhan Hasibuan, Ketua DPC Partai Demokrat di sana menegaskan, tolak KLB ilegal.

“Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui.”

DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum.

Herry Zulkarnain malam ini juga akan membuat pengaduan ke polisi terkait KLB illegal itu.

Baca: Pilkada 2022 Masih Digodok, 9 Jagoan Demokrat Sudah Disiapkan Bertarung di Pilgub DKI

“Kami minta Polisi membubarkan KLB illegal itu demi menjaga kondusifitas di Sumatera Utara,” ujar Herry.

Demokrat Sumut Tolak KLB di DeliSerdang, Poldasu Diminta Bubarkan Acara Illegal