Soal Relaksasi Kredit, Lembaga Keuangan ‘Coreng’ Wajah Presiden

digtara.com – Lembaga Keuangan di Indonesia dinilai telah men-coreng wajah Presiden Joko Widodo. Itu lantaran instruksi Presiden agar lembaga keuangan memberikan relaksasi kredit kepada masyarakat tak dijalankan oleh lembaga keuangan.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Pengamat Ekonomi, Gunawan Bendjamin menyebutkan, kebijakan relaksasi yang diminta oleh Presiden, di tataran teknis tidak seperti yang diharapkan. Kebijakan yang diminta Presiden tersebut memunculkan dispute, antara harapan masyarakat dengan realisasinya di lapangan.

“Toh tetap saja lembaga keuangan juga tidak mau mengalami kerugian dengan mengikuti anjuran pemerintah tersebut,”sebut Gunawan kepada digtara.com, Rabu (15/4/2020).

Kebijakan relaksasi kredit itu berbeda dengan kebijakan listrik gratis dan diskon yang diberikan pemerintah.

Dimana pemerintah menganggarkan anggaran khusus. Nah, untuk relaksasi lembaga keuangan (bank dan leasing) justru lembaga keuangannya yang berupaya sendiri, dengan berlindung dari aturan OJK saat memberikan keringanan.

“Artinya apa? Masyarakat yang mencerna arahan Presiden tersebut, ternyata tidak bisa berharap 100% dari apa yang menjadi keinginan Presiden, dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam konteks ini, Presiden bisa dinilai sebagai pihak yang “hanya bisa ngomong saja”. Apa yang menjadi keinginan Presiden ternyata tidak sesuai dengan harapan,”tukasnya.

PERLAKUAN BERBEDA PADA NASABAH

Padahal kalau mengacu kepada teknisnya, Bank atau Leasing bisa saja memberikan perlakuan berbeda kepada setiap masing-masing nasabah. Lembaga keuangan dalam konteks ini juga tidak mau sekonyong-konyong mengikuti arahan Presiden dengan memberikan relaksasi selama satu tahun. Dengan realksasi seperti itu, jelas lembaga keuangan tidak akan diuntungkan.

“Jadi kita sebagai masyarakat harusnya bisa menilai efektfitas kebijakan yang dikeluarkan Presiden. Presiden ini mengarahkan agar lembaga keuangan memberikan relaksasi. Aturan main dibuat oleh OJK. Sementara pelaksanaan teknis di atur masing-masing oleh lembaga keuangan,” tukasnya.

Menurut Gunawan, Presiden dalam konteks ini menginginkan agar beban masyarakat berkurang dengan diberikan keringanan relaksasi pinjaman.

“Presiden saat ngomong seperti itu, pasti tidak ada hitung-hitungan ekonomi untung ruginya. Yang penting bisa menolong masyarakatnya. Kita harus melihat dari sisi itu,” pungkasnya.

Di tatanan teknis, lanjut Gunawan, lembaga keuangan entah itu bank atau leasing, punya motif yang berbeda dengan Presiden.

“Motifnya bisnis, ngomongnya untung rugi. Apa yang dilakukan berdasarkan perhitungan njlimet, yang penting asal usaha bisa tetap hidup,”ungkapnya.

Nah, masyarakat yang jadinya bingung disini. Mendengar arahan Presiden seakan memberikan harapan akan kemudahan pembiayaan.

“Tetapi, disisi lain perusahaan justru tidak mau rugi besar. Alhasil, arahan kebijakan yang dikeluarkan Presiden tentang keringanan kredit ini, seakan menjadi pepesan kosong, karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dan jelas, lembaga keuangan mencoreng wibawa Presiden karena tidak sepenuh hati mengikuti arahan Presiden,”tandasnya.

[AS]

https://www.youtube.com/watch?v=5uU_Hqfhxm8

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV.
Jangan lupa, like comment and Subscribe.