Catat…!!! Ini  Tahapan Pengajuan Sertifikasi Halal ke Kementerian Agama

digtara.com | JAKARTA – Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diberlakukan mulai Kamis, 17 Oktober 2019 kemarin.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Dengan pemberlakuan undang-undang itu, kini kewenangan pengurusan sertifikasi halal, diambil pemerintah dari Majelis Ulama Indonesia. Kewenangan itu kemudian diserahkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), badan di bawah Kementerian Agama.

Pengajuan sertfikasi halal melalui BPJPH pun sudah dibuka mulai Kamis kemarin. Ini sesuai amanat UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“Jadi sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku mulai 17 Oktober mulai berlaku dimulainya proses pendaftaran bagi para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman (mamin) serta produk-produk yang terkait dengan mamin tersebut,” terang Menag Lukman Saifuddin seperti dilansir laman Kementrian Agama RI, Jumat (18/10/2019).

Menag menjelaskan, bahwa selama lima tahun sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 merupakan tenggang waktu bagi pelaku usaha makanan dan minuman untuk melakukan proses sertifikasi. Menurutnya, tiap pelaku usaha perlu mengetahui tahapan pengajuan sertifikasi halal yang saat ini menjadi kewenangan BPJPH.

“Seluruh tahapan proses sertifikasi ini dibagi dalam lima tahapan,” kata Menag.

Pertama, pelaku usaha mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah persyaratan. Kedua, BPJPH akan meneliti seluruh persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha ini.

“Lalu kemudian tahap berikutnya pelaku usaha akan menentukan lembaga pemeriksa halal (LPH). Lembaga ini yang nanti memeriksa produk-produk yang dijual atau dimakan,” kata Menag.

Pasa tahap keempat ini, LPH akan melakukan pemeriksaan barang-barang itu hasilnya nanti akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk.

“Terakhir, pada tahapan yang kelima dari hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia kemudian oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) barulah dikeluarkan sertifikasi halal,” jelas Menag Lukman Hakim Saifuddin.

[AS]