Menteri PPN Janji Akan Mendorong DAU Maluku

digtara.com | AMBON – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brojonegoro, berjanji akan mendorong pertambahan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Provinsi Maluku. Itu akan dilakukan karena selama ini Provinsi Maluku menerima tidak cukup DAU untuk mendorong pembangunan di daerahnya.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Rencana itu disampaikan Menteri Bambang usai membuka Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di Ambon, Kamis (12/9/2019).

Bambang menjelaskan, DAU dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dengan menggunakan variabel antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah (daratan). Kondisi itu menyebabkan kecilnya DAU untuk Provinsi Maluku setiap tahunnya. Padahal, variabel hambatan geografis semestinya bisa menjadi pertimbangan, mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan yang beban pembangunannya jauh lebih besar.

“Salah satu variabel dalam penyusunan DAU juga adalah hambatan geografis, dan ini bisa didorong untuk mendongkrak dana alokasi umum buat Maluku. Dirinya berjanji nanti akan mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian Keuangan. Paling penting adalah bagaimana memperbaiki koefisien hambatan geografis, khusus untuk daerah kepulauan. Ini akan menjadi perhatian saya,”kata Bambang.

Sebagai mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI tahun 2011, dan Ketua Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal tahun 2007-2008, Bambang mengatakan, dirinya bersama Tim Bappenas akan menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Keuangan dan mendorong agar variabel hambatan geografis juga dimasukan sebagai formula perhitungan DAU, terkhususnya bagi daerah-daerah kepulauan.

“Tempat saya dulu di Ditjen Perimbangan Keuangan yang memang tugasnya membuat dan mengupdate formula DAU. Apakah nanti datanya kita cek atau koefisien dari hambatan geografis perairan yang harus disesuaikan agar beban dan tanggungjawab Provinsi Maluku yang besar ini, otomatis DAU-nya juga mengikuti. Ini yang saya janjikan ke Pak Gub. Kita akan segera follow-up,” jelasnya.

Bambang berjanji, masukan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang disampaikan oleh Gubernur Maluku akan menjadi perhatiannya, terutama untuk lima tahun ke depan. “Saya melihat Provinsi Maluku, bukan hanya sebagai tuan rumah (kegiatan konsultasi regional RPJMN 2020-2024, red), namun Provinsi Maluku ini potensinya luar biasa besar,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, meminta Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas untuk bisa mendorong pembangunan strategis nasional ke Maluku. Dengan wilayah perairan laut yang luas dan berkepulauan, dirinya meminta Pemerintah Pusat melalui KPPN/Bappenas mempertimbanglan alokasi dana pembangunan daerah melalui DAU yang tergolong sangat kecil, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

Murad menjelaskan, Maluku memiliki luas 712.496 km2 terdiri dari laut 92,4 persen, dan daratan 54.185 km2 atau 7,6 persen. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten/kota, yang tersebar di 1.340 buah pulau. Dengan kondisi geografis seperti itu, kata Murad, selain sangat menghambat proses pembangunan, juga berpengaruh pada fungsi koordinasi pihaknya dengan pemerintah kabupaten/kota.

[AS]