DPR RI: Pendidikan di Papua Barat Sangat Ruwet

digtara.com | SORONG – Anggota Komisi X DPR RI, Robert Joppy Kardinal, SAB menyatakan akan terus memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Papua Barat menyikapi berbagai persoalan yang kini masih membelenggu dunia pendidikan di salah satu Provinsi tertimur Nusantara tersebut.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Pernyataan tersebut disampaikan usai mendengar berbagai aspirasi dari para Kepala Sekolah di Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Papua Barat dalam kegiatan Sosialisasi Program Aspirasi yang digelar, Senin (09/03/2020) kemarin.

Dirinya mau menggali informasi langsung dari seluruh kepala sekolah yang ada di distrik sorong kepulauan ini. Kita sudah berbincang, banyak persoalan yang sangat ruwet.

“Tapi mudah-mudahan bisa kita uraikan satu per-satu untuk membuat pendidikan lebih baik kedepan,” ungkap Kardinal dalam Press Releassenya yang diterima Digtara.com, Selasa (10/03/ 2020) malam.

Menurut politisi senior Partai Golkar tersebut, peningkatan mutu pendidikan dimaksud akan diprioritaskan pada wilayah 3 – T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di Provinsi Papua Barat yang memiliki kesulitan cukup tinggi, baik dari segi akses transportasi, sarana pra-sarana pendukung pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pengajar.

“Saya kenapa mulai dari pulau Doom, pulau Soop dan pulau Buaya karena mungkin distrik yang ada di pulau jadi tingkat kesulitannya juga tinggi. Banyak anak-anak sekolah menyeberang dari pulau soop, karena SMP-nya di Doom, dia harus menyeberang ke Doom, kalau SMP-nya di Sorong dia harus menyeberang ke Sorong. Terus banyak juga persoalan honorer. Honorer yang gajinya kalau dia terima satu tahun Rp. 9. 000. 000 kalau dibagi 12 bulan, ya 1 (satu) bulan hanya Rp. 750. 000. Bagaimana seorang guru mau bekerja dengan Rp. 750. 000. Kita berharap dia bisa bekerja baik, 1 (satu) hari 8 (delapan) jam dikali 6 (enam) hari tentu tidak mungkin dia bekerja dengan baik. Mungkin akan bekerja tidak 8 (delapan) jam, mungkin 3 – 4 jam, 4 (empat) jam berikutnya dia cari tambahan diluar, buka usaha apa untuk menambah kehidupan keluarganya,” ujar Kardinal.

Mantan Bendahara Umum DPP – Partai Golkar inipun mengapresiasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (AdiK) dan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang diluncurkan Pemerintah Pusat berdasarkan Amanat PERPRES Nomor – 65 Tahun 2011 silam dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Tanah Papua yang berkualitas.

Dirinya berterimakasih kepada Pemerintah Pusat, sudah ada program yang disingkat ADiK dan ADEM. Program afirmasi ini bagus sekali karena dikhusukan kepada Orang Asli Papua (OAP) dan juga kepada masyarakat yang tinggal di 3 – T, Terluar, terdepan, terbelakang.

“Jadi mereka itu yang menerima manfaat afirmasi ini. Saya pikir ini program yang bagus karena provinsi papua dan papua barat mendapat keistimewaan untuk itu,”

Terkait itu, selain para Kepala Sekolah, agenda Sosialisasi Program Aspirasi inipun akan digelar juga bersama para orantua murid.

Dia menmabhakan sebagai anggota DPR dari komisi – X tentu berkewajiban untuk mensosialisasikan dengan para kepala sekolah dan menerima informasi yang detail, langsung dari kepala sekolah.

“Nanti setelah ini baru saya akan melaksanakan pertemuan dengan orangtua murid supaya kita sama-sama bagaimana kedepan siapkan tenaga teknis cara-cara untuk mendapatkan program unggulan dari Pemerintah Pusat. Jadi saya kira banyak sekali hal-hal yang harus saya kerjakan untuk pendidikan di tanah papua ini,” tutup Kardinal.