LHKP Muhammadiyah Jateng Gelar PIKREG II, Bedah Tata Kelola MBG dari Hulu ke Hilir
digtara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak boleh dipandang sebatas agenda pembagian makanan kepada peserta didik dan kelompok sasaran.
Baca Juga:
Di balik program tersebut terdapat sejumlah persoalan strategis, mulai dari pemenuhan gizi, kesehatan, keamanan pangan, pengelolaan anggaran negara, rantai pasok, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pengawasan dan akuntabilitas.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah yang akan menggelar Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional (PIKREG) II di Kota Semarang.
Kegiatan bertema "Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Berkemajuan dan Berkeadilan" tersebut dijadwalkan berlangsung Sabtu, 10 Oktober 2026, di Hotel Grasia, Kota Semarang.
Sekitar 150 peserta akan mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari kader LHKP Muhammadiyah se-Jawa Tengah, organisasi otonom Muhammadiyah, tokoh muda, anggota DPR/DPD/DPRD, akademisi, mahasiswa, praktisi, komunitas, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah, lembaga terkait hingga pemerhati kebijakan publik.
Ketua LHKP PWM Jawa Tengah, Dr. Drs. H. Jayusman Arief, M.M., mengatakan PIKREG menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan publik kader Muhammadiyah.
Baca Juga:
Menurutnya, kader tidak cukup hanya memahami persoalan kebangsaan, tetapi juga harus mampu terlibat secara konstruktif dalam perumusan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.
"MBG merupakan kebijakan strategis yang dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar penyediaan makanan. Ada masa depan anak-anak, kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, tata kelola anggaran dan keamanan pangan yang harus dikawal bersama," kata Jayusman, Selasa (6/10/2026).
Ia menegaskan, implementasi kebijakan publik membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, berbasis data dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kepemimpinan tersebut juga dituntut mampu mempertemukan kepentingan pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil.
Hadirkan Pemerintah, Legislatif hingga Praktisi SPPG
PIKREG II LHKP PWM Jawa Tengah tidak hanya menjadi forum seremonial. Sejumlah perspektif akan dipertemukan untuk membedah pelaksanaan MBG secara lebih komprehensif.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA, dijadwalkan hadir untuk membahas kebijakan, tata kelola, implementasi serta arah strategis penyelenggaraan MBG.
Dari sisi legislatif, Anggota DPR RI Komisi IX, Dr. H. Muh. Haris, M.Si., akan membahas pengawasan kebijakan, kesehatan, gizi dan pembangunan sumber daya manusia melalui program MBG.
Sementara perspektif Muhammadiyah akan disampaikan Dr. M. Nurul Yamin, M.Si., Ketua MPM PP Muhammadiyah sekaligus Direktur BPPGM PP Muhammadiyah, serta Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag., dari PWM Jawa Tengah.
Perspektif akademik akan disampaikan Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS).
Forum tersebut juga menghadirkan praktisi atau profesional pengelola SPPG Muhammadiyah untuk membahas pengalaman di lapangan.
Pembahasan mencakup standar operasional, keamanan pangan, manajemen dapur, distribusi, pengendalian mutu hingga berbagai tantangan dalam implementasi MBG.
Pengawasan Harus Berjalan dari Hulu ke Hilir
LHKP PWM Jawa Tengah menilai ukuran keberhasilan kebijakan publik bukan hanya besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat.
Kebijakan juga harus mampu menunjukkan manfaat yang terukur, transparan dalam pelaksanaannya dan memiliki sistem pengawasan yang memungkinkan persoalan segera diperbaiki.
Karena itu, PIKREG akan dikemas melalui keynote speech, dialog kebijakan, diskusi panel lintas perspektif, pelatihan, studi kasus, simulasi advokasi dan pengawasan kebijakan publik.
Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi serta rencana tindak lanjut bagi para kader.
"Pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi apakah makanan itu benar-benar bergizi, aman, tepat sasaran, dikelola dengan tata kelola yang baik, serta memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia," tegas Jayusman.
Tidak Berhenti Saat Acara Ditutup
PIKREG II ditargetkan menghasilkan sejumlah keluaran konkret. Di antaranya peningkatan pemahaman peserta mengenai kerangka kebijakan dan tata kelola MBG, terbentuknya jejaring kader dan pemangku kepentingan, rekomendasi penguatan implementasi dan pengawasan MBG, serta rencana tindak lanjut berupa literasi, advokasi, pemantauan dan forum kebijakan di tingkat daerah.
Dengan demikian, hasil PIKREG diharapkan tidak berhenti ketika kegiatan berakhir.
Para kader akan didorong membawa gagasan dan hasil pembahasan ke daerah masing-masing sebagai bagian dari praktik pengawasan kebijakan publik.
Agenda PIKREG juga akan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi LHKP se-Jawa Tengah serta konsolidasi kader lintas daerah.
Rangkaian kegiatan itu diarahkan untuk memperkuat jejaring LHKP sekaligus memastikan hasil pembahasan mengenai MBG memiliki tindak lanjut di tingkat daerah.
Kritik Harus Disertai Data dan Solusi
LHKP PWM Jawa Tengah memandang keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik bukan sekadar mencari kesalahan pemerintah.
Kritik, kata Jayusman, harus berjalan bersama data, solusi dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Dalam konteks MBG, pengawasan menjadi penting karena program tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan pembangunan manusia.
Pengawasan dibutuhkan agar program berjalan sesuai tujuan. Di sisi lain, masukan dari lapangan juga diperlukan untuk memperbaiki berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
PIKREG II di Kota Semarang karena itu diarahkan menjadi ruang pembelajaran kebijakan publik. Mulai dari bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, diawasi, dievaluasi hingga diperbaiki agar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Bagi Muhammadiyah, semangat Islam Berkemajuan tidak cukup berhenti pada gagasan.
Semangat tersebut harus diwujudkan melalui kemampuan membaca persoalan, mengawal kebijakan dan menghadirkan solusi bagi masyarakat.
"Dalam urusan MBG, pertaruhannya bukan hanya tentang apa yang tersaji di atas meja makan hari ini. Pertaruhannya adalah kualitas generasi Indonesia di masa depan," pungkas Jayusman. (San).
