Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi; Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji, Petugas Haji Perempuan Capai 33 Persen

digtara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Hal itu ia isampaikannya saat memberikan pembekalan dalam Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (28/01/2026) malam.​

Baca Juga:

• Diklat PPIH 2026 Mau Berakhir, Tak Ada Perlakuan Istimewa Kepada Peserta
• Kemenhaj Gandeng Bulog dan Kementan Dorong Ekspor Beras ke Saudi, Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji
• Wamenhaj Dahnil; Naik Haji Pakai Uang Korupsi Haram!

Arifatul menyoroti peningkatan signifikan jumlah petugas haji perempuan yang mencapai 33 persen dari total petugas sebanyak 1.600 lebih. Meski secara personal ia sempat mendorong angka 50 persen, capaian tahun ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji.

"Ini adalah kemajuan luar biasa. Kehadiran petugas perempuan yang lebih banyak adalah bentuk nyata dari komitmen Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan," ujar Arifatul di hadapan ribuan calon petugas.

Baca Juga:

• Diklat PPIH 2026 Mau Berakhir, Tak Ada Perlakuan Istimewa Kepada Peserta

Dia melihat data tahun lalu, ​Data Siskohat 2025 menunjukkan urgensi kebijakan ini. Mayoritas jemaah haji perempuan sebanyak 55,4 persen atau sekitar 112.000 jemaah haji Indonesia adalah perempuan. ​Populasi Lansia terdapat 44.000 jemaah berusia 65 tahun ke atas yang memerlukan pendampingan khusus.

Menurut Menteri PPPA, layanan publik yang berkeadilan dan bermartabat adalah hak seluruh jemaah. "Pemerintah berkomitmen menghadirkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan sebagai bentuk layanan terbaik bagi masyarakat," tegasnya.

Menteri Arifatul tidak menampik adanya tantangan besar dalam mewujudkan ekosistem haji yang ideal. Beberapa poin krusial yang menjadi catatan antara lain, terkait ​regulasi peraturan haji yang belum secara eksplisit mengatur aspek gender.

Kebutuhan akan fasilitas dasar yang lebih privat dan aman bagi perempuan. Kepadatan saat Tawaf, Sai, dan Lempar Jumrah yang berisiko tinggi bagi lansia dan perempuan. Kemudian masih minimnya protokol penanganan kekerasan berbasis gender di lapangan. Karena itu peran strategis petugas menjadi "Sumber Rasa Aman" bagi para jemaah.

"Jangan heran nanti saat bertugas para petugas haji akan banyak di cari dan menjadi rasa aman bagi para jemaah, bahkan bisa menjadi calon menantu idaman juga," ujar menteri yang tahun lalu menjadi Amirul haj.

Baca Juga:

• Kemenhaj Gandeng Bulog dan Kementan Dorong Ekspor Beras ke Saudi, Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji

Kepada para petugas, Menteri berpesan agar tidak sekadar menjadi pelaksana teknis, tetapi juga menjadi pengambil keputusan yang empatik di lapangan.

"Kalian adalah garda terdepan yang memastikan jemaah, khususnya perempuan dan lansia, merasa dimanusiakan dan terlindungi," pesan Arifatul.

Keberhasilan penyelenggaraan haji, menurutnya, tidak hanya diukur dari kelancaran ritual, tetapi dari sejauh mana jemaah merasa aman dan mendapatkan hak-hak dasarnya dengan penuh empati. Sinergi lintas kementerian serta lembaga dan komitmen kebijakan yang kuat menjadi kunci utama untuk mewujudkan impian besar ini. (San).