Kemenhaj Gandeng Bulog dan Kementan Dorong Ekspor Beras ke Saudi, Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji

digtara.com - Kementerian Haji dan Umrah RI mulai melakukan langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.

Baca Juga:

• Enam Ton Beras SPHP Didistribusikan ke Warga Kabupaten Kupang
• 6.047 Jemaah Umrah Telah Pulang ke Tanah Air, Pemerintah Pastikan Keselamatan dan Keamanan Jemaah Saat Kondisi Timteng Masih Memanas
• Tim Visa Kemenhaj Lembur Hingga Waktu Sahur, Pemvisaan Jemaah Haji Capai 162 Ribu Target Rampung Awal Maret

Jaenal Effendi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia berhenti bergantung pada pasokan beras negara lain seperti Vietnam dan Thailand untuk konsumsi jemaah haji.

"Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat," ujar Jaenal Effendi saat rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (26/01/2026).

Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M mencapai sekitar 3.913 ton. Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.

Baca Juga:

• Wamenhaj Dahnil; Naik Haji Pakai Uang Korupsi Haram!

Ditjen PE2HU Kemenhaj pun menyepakati komitmen bersama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional. Pihak Perum Bulog sendiri akan menghitung kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen. Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras.

Rapat juga membahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.

Jaenal menambahkan bahwa kondisi swasembada beras saat ini merupakan momentum emas. Selama ini, tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyebutkan bahwa langkah ini adalah bagian dari membangun legacy baru.

"Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air," jelasnya.

Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimis bahwa pada musim haji mendatang, jemaah haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani Indonesia sendiri, yang sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional. (San).

Baca Juga:

• Tinjau Diklat PPIH Hari ke-16, Menhaj: Petugas Haji Ujung Tombak Pelayanan Jemaah Haji