FGD Corner II Fraksi Golkar DPRD Jateng Digelar, Siap Bawa Keluhan Pelaku Ojol ke Pusat

Hal itu mengemuka dalam acara FPG Corner II bertema "Menyalurkan Aspirasi, Mengawal Regulasi, dari Jawa Tengah untuk Undang-Undang Transportasi Online Indonesia" yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng yang berlangsung di Lobi Gedung Berlian Komplek DPRD Jateng, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga:

• Fraksi PKB DPRD Jateng Sampaikan Hasil Reses, Catat Adanya Penolakan Warga Terhadap Kebijakan Full Day School
• Fraksi PPP DPRD Jateng Mendesak Pemprov dan Pemerintah Pusat Naikkan Insentif Guru Madin
• Satlantas Polres Sumba Timur Latih Ojol Soal Penanganan Pertama Gawat Darurat

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Mohammad Saleh menyatakan hingga saat ini terjadi kekosongan regulasi terkait transportasi online.

Menurutnya, meski transportasi online sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, namun percepatan pembahasan sangat bergantung pada dorongan masyarakat dan komitmen DPR RI.

Untuk itu, Fraksi Partai Golkar Jateng, lanjutnya, komitmen untuk menampung serta menyalurkan aspirasi para pelaku transportasi online, sekaligus mendorong agar regulasi yang sudah lama dinantikan kalangan Ojol segera disahkan.

"Prolegnas itu bisa cepat atau lambat tergantung dorongan masyarakat maupun teman-teman di DPR RI. Sesuai tema hari ini, kami ingin mendengarkan dan menyalurkan aspirasi agar permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini bisa segera diselesaikan," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng itu menambahkan persoalan transportasi online tidak hanya menyangkut BPJS maupun keselamatan, tetapi juga tarif per menit dan per kilometer yang hingga kini masih dikeluhkan kalangan pengemudi ojol.

Melihat kondisi itu, pihaknya menyerap masukan berbagai persoalan terkait transportasi online dan akan ditindaklanjuti melalui pertemuan dengan Fraksi Golkar DPR RI yang diagendakan pada pekan depan.

"Kita mendengar masukan dari para pelaku transportasi online. Minggu depan kita akan bertemu dengan Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk menindaklanjuti masukan tersebut," ujarnya.

Dia menambahkan Fraksi Partai Golkar Jateng mendorong agar regulasi transportasi online yang sudah lama dinantikan kalangan ojol segera disahkan.

"Prolegnas itu bisa cepat atau lambat tergantung dorongan masyarakat maupun teman-teman di DPR RI. Sesuai tema hari ini, kami ingin mendengarkan dan menyalurkan aspirasi agar permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini bisa segera diselesaikan," paparnya.

Ia menambahkan, sejumlah persoalan lebih detail baru terungkap dalam forum ini. Karena itu, hasil kajian akademisi maupun praktisi, termasuk penelitian yang sudah lama dilakukan, diharapkan dapat memperkuat daftar isu yang bakal ditindaklanjuti DPR RI.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, menilai FPG Corner II merupakan respons terhadap isu yang tengah mengemuka, khususnya soal keadilan antara driver online dan aplikator.

Menurutnya, hal itu menjadi langkah penting untuk mendorong percepatan lahirnya undang-undang yang mampu memberikan payung hukum bagi seluruh pihak, mulai dari pengemudi, aplikator, hingga regulator, dengan tetap mengedepankan aspek keadilan.

"Minggu depan kita akan bawa ke Jakarta untuk disampaikan ke Fraksi Partai Golkar DPR RI. Harapannya bisa mempercepat lahirnya undang-undang dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan perlindungan bagi para driver online," kata Ferry.

Koordinator Ojol Jawa Tengah, Thomas Aquino mengungkapkan keluhan para driver terhadap berbagai kebijakan aplikator, salah satunya program Grab Akses Hemat yang dinilai memberatkan.

"Kami harus membayar biaya langganan Rp13.000 per hari. Kalau dikalikan sebulan Rp390 ribu. Itu bisa untuk kebutuhan rumah tangga. Karena terbebani, banyak driver akhirnya mengabaikan faktor keselamatan," ungkapnya.

Bahkan, ia mengakui bahwa ada banyak kawan sesama driver Ojol yang lari ke game judi online karena frustasi. Akibatnya, mereka semakin terlilit hutang.

Selain soal tarif dan potongan biaya, para driver juga menyoroti skema insentif yang dinilai merugikan, "Dulu insentif masih jelas, sekarang seperti prank. Target sudah dikejar, tapi kalau lewat satu menit saja, bonus hangus," tambah Thomas.

Pria yang akrab disapa Cak Thomas itu menegaskan pentingnya regulasi berupa undang-undang transportasi online sebagai payung hukum mitra ojol.

"Selain soal tarif dan potongan biaya, para mitra ojol juga mengeluhkan juga mengeluhkan skema insentif yang dinilai merugikan," imbuhnya.

FGD Corner II Fraksi Golkar Jateng menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Peneliti Transportasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Dr. Okto Risdianto, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jateng Arief Djatmiko, Kepala Biro Hukum Pemprov Jateng Haerudin, Ketua DPD Golkar Jateng Mohammad Saleh, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono.

Selain para narasumber, kegiatan ini juga diikuti ratusan peserta dari berbagai komunitas driver ojek online. (San).