Kolase foto Board Advisory Pusat Studi Industri dan Kebijakan Publik ITS Surabaya, Dr.Ir Ady Setiawan MM MT atau Mas Wawan bersama Walikota-Wakil Walikota Semarang, Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin
digtara.com - Walikota-Wakil Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti-Iswar Aminuddin sudah menjalani 100 hari kerja Pemerintahan, yakni 30 Mei 2025. Mereka dilantik Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025 lalu bersama 961 Kepala Daerah Se-Indonesia, terdiri 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati dan 362 Wakil Bupati, serta 85 Walikota dan 85 Wakil Walikota yang merupakan pelantikan Kepala Daerah serentak pertama yang dilakukan langsung oleh Presiden.
Baca Juga:
Dalam 100 hari kerja pemerintahan, banyak aksi nyata dan program-program yang telah dikerjakan berdasarkan visi-misi janji kampanye saat Pilkada 2024. Program-program prioritas ia kerjakan seperti penanganan sampah, perbaikan infrastruktur, dan pemberian beasiswa dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Board Advisory (Dewan Pengkaji/Pakar) Pusat Studi Industri dan Kebijakan Publik Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Dr.Ir Ady Setiawan MM MT atau Mas Wawan yang juga dewan pakar tim kampanye Agustin-Iswar mengklaim bahwa program 100 hari quick action pencapaian visi-misi sudah terlihat tergambarkan sebagai janji kampanye dapat dirasakan masyarakat.
Ia menuturkan, di random warga kota Semarang yang juga merupakan relawan Semarang Gumuyu pada 200 TPS Se-kota Semarang sudah merasakan dan melihat percepatan program Walikota, semisal di Rejosari Semarang Timur, Walikota turun untuk pembersihan sampah dan selokan.
"Ini menunjukkan spirit dan komitmen pemimpin kota Semarang untuk meningkatkan life to achievement juga indeks kebahagiaan di kota yang harmoni ini," ucap Wawan kepada awak media, Selasa (10/6/2025)
Pria asli Kota Semarang yang sudah lama berkiprah dalam pengelolaan BUMD khususnya PDAM ini melanjutkan, program ini tentu karena berkat dukungan seluruh stake holder utamanya birokrasi yang menyatu dengan swadaya masyarakat. Menurutnya, dalam sistem pemerintah daerah, eksekusi manajemen kebijakan publik minimal ada 2 pilar yang utama yaitu; politik policy (kebijakan politik pemerintah) dan politik sistem birokrasi. Walikota dan wakilnya memiliki politik kebijakan tetapi juga harus mampu menguasai politik sistem birokrasi.
"Saat ini Bu Agustin sudah mampu melakukan link match semua kekuatan politik sembari merangkul kekuatan birokrasi," ungkapnya
Masih menurut Wawan, karena birokrasi merupakan life tools sehingga banyak faksi-faksi yang harus dialigment dengan kebijakan pemimpin baru. Butuh waktu, butuh kerja keras dan kesabaran. "Disinilah peran relawan atau tim sukses untuk selalu bersama masyarakat membantu dan mengontrol sesuai proporsi masing-masing sesuai aturan yang ada," urainya
Ketua Alumni Program Doktor Hukum Untag Semarang ini tidak setuju dengan pendapat beberapa ornamen dalam birokrasi yang menyudutkan relawan atau tim sukses haus kekuasaan. "Saya kira itu pendapat yang berlebihan karena hukum tertinggi dalam welfare state adalah kesejahteraan masyarakat, apapun kebijakan Walikota itu harus diukur dengan kesejahteraan masyarakat jangan diukur dari kepentingan kantong pribadi, apalagi jika yang membuat pernyataan adalah underbow struktur Walikota itu bentuk mental pembangkangan yang tidak satu haluan atau tidak tegak lurus dengan visi-misi Walikota," paparnya
Ia pun menampik, terkait tim sukses dan relawan tidak ada yang deal pragmatis minta jabatan. Kita sepi ing pamrih ramai ing gawe. Hajat besar membangun Semarang yang lestari, inklusi sudah kita paripurna serahkan kepada Walikota dan Wakil Walikota.
"Tugas perjuangan kita sudah selesai dan pengorbanan kita telah kita ikhlaskan untuk kemenangan calon kita, sekarang Walikota adalah pemimpin kota Semarang, relawan tim sukses kembali menjadi bagian masyarakat yang akan membantu dan mengontrol bersama-sama sesuai mekanisme dan aturan sistem pemerintahan," pungkasnya. (San).
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
