PW IPA Sumut Minta Kementerian ESDM Kaji ulang Pembangunan PLTA Asahan III

digtara.com – Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Provinsi Sumut meminta agar kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) mengkaji ulang pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Asahan III.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Pembangkit tersebut berada di kawasan Desa Tangga, Kec Aek Songsongan, Kabupaten Asahan yang juga melibatkan kabupaten Toba Samosir.

Mhd Amril harahap ketua pimpinan wilayah ikatan pelajar al washliyah sumatera utara yang juga anak muda yang dibesarkan di kabupaten asahan, menyikapi dengan tegas dan kesal bahwa “Pembangunan proyek PLTA yang memakan anggaran Rp 2,2 triliun ini harus dikaji ulang oleh pemerintah pusat dan kementerian terkait,” ujar Ketua PW IPA Sumut Mhd Amril Harahap dalam keterangan tertulis yang diterima digtara.com, Kamis (26/5).

Amril Harahap menyebutlan, pihaknya telah meninjau langsung area pembangunan PLTA Asahan III dan menemukan banyak kejanggalan dalam proses pembangunan proyek tersebut.

Menurutnya, proyek ini banyak pro dan kontra. Namun pemerintah berhasil memanipulasinya agar terkemas rapi.

“Padahal menyisakan permasalahan yang sangat menyayat hati masyarakat sumatera utara khususnya Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, ” tegasnya.

Dari hasil investigasi, pihaknya menemukan permasalah dugaan perusakan lingkungan yang mana
peroyek ini menggunakan Bom dinamit untuk alat peledaknya.

Kemudian dugaan pencemaran sungai dan perambahan hutan lindung sehingga merusak ekosistem dan habitat hewan hewan langka.

Juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang mana diduga hampir 95% pekerjanya baik tenaga ahli dan buruh didominasi tenaga kerja asing.

Semua ini merupakan tanggung jawab Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, serta dinas terkait di lingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Utara,” tambah Amril

Ia juga mendengar kabar kalau kabarnya proyek yang tendernya dimenangkan oleh PT Simizu Adhi Karya Joint Operation sebuah perusahaan milik negara Jepang ini telah memakan korban jiwa.