Pelayanan RSUD Pirngadi Dapat Nilai C, Wali Kota Medan Beri Waktu 2 Minggu

digtara.com – Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution memberi waktu selama dua minggu kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi untuk memetakan masalah dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu pelayanan.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal itu dikatakan Bobby menyusul predikat kurang baik atau nilai C yang disematkan dari hasil survei mutu pelayanan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU.

Selain RS milik pemerintah Kota Medan, Bobby mengatakan ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga mendapat nilai survei yang rendah.

Empat OPD itu yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

“Saya minta selain RS Pringadi, empat OPD dapat meningkatkan mutu pelayanan guna memberikan kepuasan kepada masyarakat,” ucapnya pada acara penyerahan Bantuan CSR dari 3 Institusi Kepada Pemko Medan di RS Pringadi Kamis (12/8) siang.

Ditekankan Bobby, RS Pirngadi dan empat OPD harus mengetahui dulu di mana permasalahannya. Setelah diketahui titik permasalahannya, dikatakan Bobby baru dipikirkan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut.

“Petakan masalahnya lalu cari solusinya dan kejar target survei dengan menerapkan 9 unsur meningkatkan mutu pelayanan yang di berikan tim Fisip USU,” tegasnya.

Diketahui, hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan tim FISIP USU, menunjukkan Nilai Mutu Pelayanan RSUD Dr Pirngadi Medan dan satu OPD lain mendapat nilai kurang baik (C). Dua lainnya bahkan mendapat nilai tidak baik (D).

“Unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah dan perlu menjadi perhatian adalah aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan,” jelas Bobby

Kesembilan unsur kepuasan masyarakat telah disurvei ini adalah persyaratan, prosedur, waktu pelaksanaan, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Bobby Nasution mengatakan, hasil survei ini harus didalami dan ditindaklanjuti dengan baik agar nilai kepuasan masyarakat terhadap meningkat.

“Bukan hanya OPD yang berhadapan dan berkomunikasi langsung dengan warga yang harus meningkatkan mutu pelayanan. Semua OPD bekerja untuk masyarakat. OPD bekerja dengan anggaran dan anggaran itu berasal dari masyarakat,” katanya. (mag-01)