KPU Kota Kupang Libatkan Penyandang Disabilitas Jadi Penyelenggara Pemilu kepala Daerah 2024

digtara.com - Sebanyak 153 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Kupang dilantik oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, Ismail Manoe, Minggu (26/4/2024) di hotel Aston Kupang.

Baca Juga:

• Warga Kota Kupang Diancam Gara-gara Bunyi Musik Hingga Larut Malam, Polisi Tempuh Problem Solving
• Warga Tiga Kelurahan di Kota Kupang Segera Punya Sumber Air Bersih Bantuan Kapolda NTT
• Siswi SMP di Kupang Diduga Diperkosa dan Disekap di Asrama Mahasiswa, Pelaku Mahasiswa Diamankan Polisi

Ada hal yang sedikit berbeda dalam pelantikan kali ini.

Dari 153 orang anggota PPS dari 51 kelurahan di Kota Kupang, ada satu orang penyandang disabilitas.

Yomiani Radja, ST menjadi salah satu anggota PPS Kelurahan Oetete, Kota Kupang.

Ditemui disela-sela pelantikan PPS, Yomiani Radja yang biasa disapa Yomi nampak antusias mengikuti prosesi pelantikan.

Menyandang disabilitas bukan menjadi penghalan bagi Yomi.

Ia sudah terbiasa dalam kerja-kerja lapangan. Jauh sebelum terlibat di agenda kepemiluan, Yomi aktif dalam kerja sosial di lembaga CIS Timor dan beberapa lembaga swadaya lainnya.

Ia pun sangat aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan. Saat ini ia menjadi salah satu wakil ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) NTT.

Ia juga sudah terlebih dahulu aktif di organisasi Badan Pengurus Pemuda GMIT selama beberapa periode.

Di bidang rohani, Yomi juga saat ini merupakan salah satu presbiter di GMIT Ebenhaezer Oeba.

Tugas kepemiluan juga bukan hal baru bagi anak pertama dari David Rehabeam Radja (Alm) dan Bendelina Rihi ini.

Pada Pemilu Februari 2024 lalu, Yomi menjadi ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 Kelurahan Oetete.

Tugas berat ini tuntas dilakukan dilakukan sejak persiapan hingga proses perhitungan suara selesai.

Ia juga memastikan seluruh tahapan Pemilu di TPS berjalan sesuai aturan yang ada.

Yomi menyebut kalau proses perekrutan PPS Pilkada 2024 telah mengakomodasi pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilu.

Pelibatan penyandang disabilitas diakui Yomi yang juga anggota Gerakan Advokasi dan Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) di NTT ini mempunyai dampak yang baik karena disabilitas terlibat sebagai penyelenggara pemilu.