Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Kadin Sumatera Utara Bahas Penyusunan RUU Kadin

Ia menyampaikan bahwa kunjungan ke Kadin Sumatera Utara bertujuan untuk menyerap masukan dari Kadin provinsi serta Kadin kabupaten dan kota terkait substansi RUU tentang Kadin. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan pertemuan dengan Kadin Indonesia di Jakarta dan selanjutnya akan melanjutkan kunjungan ke Kadin Jawa Timur.

Baca Juga:

• Rinto Subekti: Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Fondasi Utama Menuju Indonesia Emas 2045
• Rinto Subekti Ajak Masyarakat Teruskan Estafet Perjuangan Pahlawan dengan Jaga Persatuan
• Anggota DPR RI Apresiasi Inovasi Polsek Kualin Kelola Pekarangan

Bob Hasan menambahkan, di balik peran strategis Kadin, terdapat berbagai tantangan dan kebutuhan hukum yang perlu mendapat perhatian, termasuk penataan organisasi, pengembangan kelembagaan, tugas, fungsi, serta kewenangan Kadin agar lebih relevan dengan dinamika ekonomi global.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Kepala Badan Penegakan Hukum dan HANKAM Kadin Sumut, Santri Azhar Sinaga, SH, MM, bersama Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum, menjelaskan pentingnya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987.

Menurut mereka, perubahan regulasi tersebut diperlukan agar Kadin mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi global, transformasi digital, isu keberlanjutan, penguatan peran UMKM, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. Selain itu, persoalan dualisme Kadin juga dinilai penting untuk diatur secara tegas dalam RUU.

Baca Juga:

• Pemuda ICMI: Pemerintah Harus Segera Menetapkan Banjir dan Longsor Sumatera sebagai Bencana Nasional

Menjelang penutupan acara, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Firsal Dida Mutyara berharap hasil kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ini dapat menjadi acuan dalam percepatan penyusunan RUU Kadin. Ia berharap RUU tersebut dapat segera disahkan menjadi undang-undang guna memperkuat peran dan fungsi Kadin secara nasional.

Kegiatan ini turut dihadiri para anggota Badan Legislasi DPR RI lintas fraksi, perwakilan Sekretariat Badan Legislasi, tenaga ahli, DPRD Provinsi Sumatera Utara, akademisi sebagai narasumber, serta jajaran pengurus Kadin Sumatera Utara dan Kadin kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.