Wamen ATR: Sumut Hotspot Nomor Satu Kasus Konflik Agraria Di Indonesia

digtara.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Indonesia, Surya Tjandra, mengatakan Sumut menjadi hotspot nomor satu kasus konflik agraria di Indonesia. Kasus Konflik Agraria

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah Sumut, karena berkaitan dengan kehidupan orang banyak.

Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Se-provinsi Sumut bersama bersama ketua KPK, Firli Bahuri dalam rangka mengkoordinasikan penyelengaraan acara rapat koordinasi yang fokus pada penyelamatan aset dan optimalisasi PAD di Sumatera Utara.

“Dua hari terakhir denger banyak cerita dari BPN sendiri, bagaimana mereka harus menghadapi situasi yang penuh tekanan terkait kasus agraria, yang seharusnya urusan perdata dan publik perihal tata negara sampai lari jadi kriminalitas juga,” ujarnya, Kamis kemarin.

Lanjutnya, ada satu dugaan yang cukup valid terkait penyebabnya, yakni tingginya ketimpangan akses atas tanah itu sendiri.

Angka ketimpangan di Indonesia (2013) itu 0,59, sehingga Jokowi buat program reforma agraria (RA) dengan targetnya 9 juta ha seluruh Indonesia. Sumut sepertinya perlu 20 persen dari angka tersebut.

Baca: Gubernur Minta KPK Dampingi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Sumut

Situasi Parah

Beliau menjelaskan di dalam program RA tersebut terdapat penyaluran redistribusi tanah 4,5 juta Ha yang bersumber dari eks HGU, tanah terlantar, dan tanah negara. Teruntuk pelepasan kawasan hutan sampai saat ini yang hanya terealisasi 0.6 persen, dikarenakan situasi yang teramat parah.

“Pak Bupati kemarin kita ngobrol panjang soal itu. Bagaimana tata batas pun tidak kelar-kelar. Setahu saya, KPK pernah terlibat terkait tata batas hutan, barang kali mesti balik lagi,” keluhnya.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pun memberi komentar bahwa persoalan pertanahan memang paling berat di Sumatera Utara.

Sebab sejak zaman reformasi sampai saat ini banyak kasus yang tumpang tindih kepemilikan, sehingga terjadi klaim di mana-mana.

“Saya ingin pak Firli dampingi karena nanti pasti ada hal yang bergesekan di sana-sini. Kami ingin total didampingi bahkan bila perlu kantor KPK juga dibuat di sini,” tandasnya. [Mag-3]

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.

Wamen ATR: Sumut Hotspot Nomor Satu Kasus Konflik Agraria Di Indonesia