Buka Rakernis Reserse, Kapolda NTT Minta Penyidik Implementasikan Aturan Baru dan Bangun Kerjasama Dengan Pihak Terkait

digtara.com -Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko minta kepada penyidik menyesuaikan dengan aturan baru dan membangun kerjasama dengan instansi terkait.

Baca Juga:

• Ada Kegiatan Moon Cake Festival 2026, Sebagian Ruas Jalan El Tari Kupang Ditutup
• Penantian Warga Tanah Putih-Takari Soal Ketersediaan Air Bersih Terjawab Dengan Bantuan Sumur Bor Dari Kapolda NTT
• Dukung UMKM, Kapolda NTT Borong Produk Binaan Polsek Kualin TTS

Rakernis selama dua hari diikuti oleh para Kasat Reserse, para Kanit, serta perwakilan penyidik dari seluruh Polres jajaran Polda NTT.

Kegiatan ini menggabungkan lima jajaran di lingkungan Polda NTT, yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse PPA dan PPO, Direktorat Reserse Narkoba, serta Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti).

Rakernis Polda NTT tahun 2026 mengusung tema "Optimalisasi Pelayanan Kolaborasi Fungsi Reserse dengan Instansi Terkait yang Bermanfaat untuk Masyarakat Guna Mewujudkan Penegakan Hukum yang Responsif, Beretika, dan Berkeadilan dalam Rangka Mendukung Program Kerja Pemerintah",

Rakernis ini menjadi momentum krusial bagi penguatan kapasitas jajaran penyidik di wilayah hukum Polda NTT.

Baca Juga:

• Penantian Warga Tanah Putih-Takari Soal Ketersediaan Air Bersih Terjawab Dengan Bantuan Sumur Bor Dari Kapolda NTT

"Rakernis ini untuk menjadikan penyidik dan penyidik pembantu semakin responsif, beretika, dan berkeadilan guna menyukseskan program Kapolri yaitu Polri yang Presisi, serta memberikan penguatan dan pemahaman kepada penyidik agar lebih proaktif dalam mengemban tugas," ujar Irjen Pol. Rudi Darmoko.

Kapolda menekankan pentingnya kesiapan jajaran reserse dalam mengimplementasikan pembaharuan hukum nasional, seiring bertransisinya instrumen hukum materiil dan formil di Indonesia.

"Dengan dilatarbelakangi mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai hukum materiil dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai hukum formil yang merupakan instrumen dalam pelaksanaan penegakan hukum, hal ini tentunya akan berdampak dalam pelaksanaan tugas terkait dengan penyelidikan dan penyidikan guna memberikan kepastian hukum," jelasnya.

Kapolda NTT minta para peserta mengikuti serta memahami seluruh materi Rakernis secara sungguh-sungguh, sekaligus melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen sebagai penyidik yang profesional, proporsional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.