Pemprov Sumut Anggarkan Rp430 Miliar untuk Pemulihan Pascabencana Banjir dan Longsor

digtara.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah terdampak. Dana tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas yang dinilai krusial dalam mendukung pemulihan masyarakat dan infrastruktur.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah, Perkecil Kesenjangan Digital
• Ketua Yayasan Bintang Ceria Bagikan 15.000 Paket Makanan untuk Korban Banjir Tebingtinggi
• 2.269 Ton Beras Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera Utara

Alokasi anggaran terbesar difokuskan pada bidang infrastruktur dengan nilai sekitar Rp275 miliar. Dana ini akan digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana.

Selain infrastruktur, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran untuk bidang lainnya, yakni komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota sebesar Rp110 miliar.

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, anggaran tersebut berasal dari pergeseran belanja daerah guna memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah, Perkecil Kesenjangan Digital

"Kita akan lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Khusus bidang pendidikan, anggarannya kita bagi dua untuk pembangunan infrastruktur sekolah dan pembebasan SPP gratis di daerah terdampak bencana," ujar Bobby Nasution saat rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (12/1/2026).

Pemprov Sumut Rencanakan Pembangunan 200 Hunian Tetap

Selain itu, Pemprov Sumut juga merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp12 miliar. Setiap unit huntap direncanakan bernilai Rp60 juta, setara dengan standar hunian yang dibangun pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Bobby Nasution, pembangunan huntap tersebut masih menunggu sinkronisasi data dari pemerintah kabupaten dan kota dengan data BNPB.

"Jika data BNPB menunjukkan kebutuhan huntap sudah terpenuhi, anggaran ini akan kita alihkan untuk memperkuat kualitas rumah yang dibangun BNPB, sehingga nilainya bisa lebih dari Rp60 juta per unit," jelasnya.

BNPB Siapkan Ribuan Huntap dan Bantuan bagi Korban Bencana

Baca Juga:

• Ketua Yayasan Bintang Ceria Bagikan 15.000 Paket Makanan untuk Korban Banjir Tebingtinggi

Sementara itu, pemerintah pusat melalui BNPB terus melanjutkan proses rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Untuk wilayah Sumut, BNPB telah menyiapkan 5.951 unit hunian tetap, perbaikan jalan dan jembatan, serta penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar lainnya.

Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, meskipun status bencana telah dicabut, pemerintah pusat tetap berkomitmen membantu pemulihan masyarakat.

"Kami pastikan tidak ada masyarakat yang masih mengungsi saat bulan puasa. Pemerintah menanggung biaya tinggal di hunian sementara, rumah sewa, atau rumah kerabat. Selain itu, disiapkan bantuan Rp600 ribu per jiwa per bulan, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah, dan Rp5 juta sebagai modal usaha bagi warga terdampak," kata Suharyanto.

Pemulihan Sumut Dinilai Membaik, Beberapa Daerah Perlu Percepatan

Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian menyebutkan, secara umum kondisi Sumatera Utara menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Indikatornya antara lain roda pemerintahan kembali berjalan normal, layanan publik berfungsi, akses transportasi darat lancar, aktivitas ekonomi kembali bergerak, serta pasokan BBM, listrik, air bersih, dan internet tersedia dengan baik.

Namun demikian, Tito menilai masih ada sejumlah daerah yang memerlukan percepatan pemulihan, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga, karena beberapa indikator belum sepenuhnya pulih.

Baca Juga:

• 2.269 Ton Beras Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera Utara

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota daerah terdampak, serta jajaran OPD Pemprov Sumut.