Bupati Aceh Timur Copot Kepala BPBD karena Pendataan Korban Banjir Dinilai Lamban

digtara.com - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky mencopot Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur, Afifullah, karena dinilai lamban dalam melakukan pendataan korban banjir.

Baca Juga:

• Makassar Dikepung Banjir, 545 Warga Mengungsi
• Hampir 15 Ribu Warga Masih Mengungsi Akibat Bencana di Sumatera Utara
• 30 Ton Bantuan Dikirim ke Sumatra, Dua Pesawat Charter Armada Kemanusiaan Berangkat dari Jakarta

Keputusan tegas tersebut diambil demi memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan berbasis data yang akurat.

"Hari ini saya copot Plt BPBD dari jabatannya karena kita butuh langkah cepat dan data yang lengkap," kata Iskandar, dikutip dari Antara, Sabtu, 10 Januari 2026.

Pendataan Lamban Hambat Penyaluran Bantuan Banjir

Baca Juga:

• Hampir 15 Ribu Warga Masih Mengungsi Akibat Bencana di Sumatera Utara

Bupati Aceh Timur menilai lemahnya kecepatan respons serta ketidaksiapan data korban banjir berdampak langsung terhadap proses penyaluran bantuan dan perencanaan pemulihan wilayah terdampak.

Menurutnya, daerah yang sedang berada dalam kondisi darurat membutuhkan kepemimpinan yang mampu bergerak cepat, presisi, dan terukur.

Kondisi tersebut menjadi alasan utama dilakukannya pergantian pimpinan di tubuh BPBD Aceh Timur.

Syahrizal Fauzi Ditunjuk Pimpin BPBD Aceh Timur

Sebagai langkah perbaikan, Al-Farlaky menunjuk Syahrizal Fauzi, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Inspektorat Aceh Timur, untuk memimpin BPBD Aceh Timur.

Penunjukan ini diharapkan mampu mempercepat proses pendataan, penanganan bencana, serta koordinasi lintas instansi di lapangan.

Baca Juga:

• 30 Ton Bantuan Dikirim ke Sumatra, Dua Pesawat Charter Armada Kemanusiaan Berangkat dari Jakarta

Jabatan Publik Harus Diisi Pejabat Berkompeten

Iskandar menegaskan bahwa penataan organisasi pemerintahan menjadi bagian penting dari strategi percepatan pemulihan pascabencana.

Ia menekankan bahwa jabatan publik tidak dapat diisi oleh individu yang tidak memiliki kapasitas dan kesiapan bekerja di bawah tekanan.

Menurutnya, efektivitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sehingga penempatan pejabat harus berbasis kompetensi, bukan relasi atau latar belakang personal.

Pemkab Aceh Timur Terapkan Ritme Kerja Cepat

Dalam arahannya, Bupati Aceh Timur menjelaskan pentingnya pembagian peran birokrasi secara proporsional. Kemampuan berpikir strategis, kecakapan eksekusi lapangan, serta komunikasi publik harus berjalan selaras agar pemerintahan lebih responsif.

Untuk memastikan perubahan berjalan berkelanjutan, Iskandar menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah menyesuaikan pola kerja dengan ritme cepat yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Program Peningkatan Kapasitas ASN Pasca Banjir

Baca Juga:

• Hampir 15 Ribu Warga Masih Mengungsi Akibat Bencana di Sumatera Utara

Setelah fase tanggap darurat dan pemulihan banjir, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berencana menggelar program peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara.

"Program tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan mental, kepemimpinan krisis, serta pembentukan budaya kerja yang responsif terhadap situasi darurat," ujar Iskandar.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana di masa mendatang.