Warga TTU Usul Penyelesaian Batas RI-RDTL Melalui Mekanisme Adat, Bupati TTU Segera Temui Presidente Autoridade Oecuse

digtara.com -Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Valentinus Delasalle Kebo berkunjung ke Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU akhir pekan lalu.

Baca Juga:

• Peringati Hari Sumpah Pemuda, Siswa di Perbatasan NKRI-RDTL Perkuat Literasi
• Polisi Perketat Pengawasan Orang Asing di Perbatasan RI–RDTL
• Polisi Amankan Miras Saat Pemeriksaan Kendaraan di Perbatasan Sumba Tengah

Kunjungan pada Sabtu siang ini dilakukan di rumah Lukas Elu, di RT 006/RW 003, Dusun 3, Desa Inbate.

Agenda utama kunjungan tersebut untuk mendengar langsung aspirasi warga terkait persoalan tapal batas negara Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL).

Bupati ingin mendengar suara rakyat khususnya di Pal 36 Dusun Nino yang belakangan menjadi polemik pasca terjadinya bentrokan antarwarga perbatasan.

Dalam insiden tersebut, salah seorang warga Desa Inbate, Paulus Taeki Oki, mengalami luka.

Turut mendampingi Bupati dalam kesempatan ini Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote, Danpamtas Sektor Barat, Letkol Arh. Reindi Trisetyo Nugroho, para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Desa Inbate.

Dalam dialog bersama Bupati, Kapolres, dan Danpamtas Sektor Barat, warga dan tokoh adat Desa Inbate menyampaikan sejumlah aspirasi penting.

Warga menyinggung soal penyelesaian sengketa melalui jalur adat.

Warga minta agar Pemerintah Daerah TTU dapat memfasilitasi penyelesaian masalah perbatasan dengan warga Distrik Ambenu, Oecuse–RDTL melalui mekanisme adat.

Mereka merujuk pada perjanjian adat yang pernah dilakukan antara Raja Ambenu dan Raja Bikomi pada tahun 1964, yang hingga kini masih dianggap sah secara sosial dan menjadi pedoman dalam menjaga hubungan harmonis antarwarga di perbatasan.

Selain itu, untuk penguatan Pos pengamanan perbatasan, warga mengusulkan agar Pos Pengamanan TNI dibangun langsung di garis perbatasan atau di sekitar pilar batas.

Hal ini untuk memudahkan aparat dalam melakukan monitoring, patroli, serta menjaga keutuhan wilayah negara secara maksimal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Falent Kebo menyampaikan beberapa langkah strategis yang akan ditempuh Pemerintah Daerah.

Bupati berencana melakukan pertemuan resmi dengan Presidente Autoridade Oecuse guna membicarakan persoalan ini, dengan pendekatan jalur adat yang melibatkan tokoh-tokoh dari kedua belah pihak.

Untuk penguatan infrastruktur keamanan, bupati menegaskan akan berkoordinasi dengan Danyon Yon Arhanud 15/DBY agar Pos Pamtas dapat dibangun lebih dekat dengan pilar batas negara, untuk memperkuat pengawasan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Untuk penyelesaian sengketa, bupati menekankan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal yang sudah mengakar kuat di masyarakat perbatasan.