Mantan Kadinkes Kabupaten Kupang Ditahan Jaksa Terkait Dugaan Korupsi Dana BOK

digtara.com -Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kupang, dr. Robert Amheka ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Baca Juga:

• Alasan Dapur Direnovasi, SPPG Maulafa 2 Kota Kupang Tidak Layani MBG Makanan Basah
• Tiga Hari Mengapung di Laut, Nelayan Asal Kupang Ditemukan Selamat di Perairan Rote Ndao
• Eksploitasi Sejumlah Remaja Putri Ke Pria Hidung Belang, Siswi SMK di Kota Kupang Berurusan Dengan Polisi

Ia pun langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor Kejaksaan Negeri Oelamasi Kupang.

Tersangka dr Robert Amheka saat ini i menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Kupang.

Kasus yang menyeretnya kali ini berkaitan dengan dana pelayanan publik yakni dana BOK untuk seluruh Puskesmas se-Kabupaten Kupang.

dr. Robert Amheka tiba di kantor Kejari Oelamasi sekitar pukul 10.00 Wita dan langsung menjalani pemeriksaan.

Setelah menjalani proses pemeriksaan lanjutan, ia ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan berdasarkan surat penetapan tersangka: PRIN-383/N.3.25/Fd.1/08/2025 serta surat perintah penahanan: PRIN-384/N.3.25/Fd.1/08/2025

Penahanan dilakukan selama 20 hari kedepan sejak 5 hingga 24 Agustus 2025.

Tersangka Robert Amheka kemudian dibawa ke Rutan Kelas IIB Kupang sekitar pukul 14.11 Wita

Dalam keterangan, Kepala Kejari Kabupaten Kupang, Yupiter Selan, menjelaskan bahwa kasus ini merupakan tindak pidana korupsi yang serius.

Tersangka diduga melakukan pemotongan atau pemerasan dana BOK dari 24 Puskesmas di Kabupaten Kupang selama tahun anggaran 2021 hingga 2022.

"Tersangka melakukan pemotongan dana BOK setiap kali proses pencairan. Total dana yang berhasil ia kumpulkan dari aksi tersebut mencapai Rp 598.825.000," ujar Yupiter Selan.

Yupiter menambahkan bahwa pemotongan dana tersebut dilakukan dengan cara mengancam dan menekan para Kepala Puskesmas, termasuk dengan ancaman mutasi atau bahkan pencopotan dari jabatan.

Beberapa Kepala Puskesmas, kata Yupiter, benar-benar dimutasi secara sepihak karena tidak menuruti permintaan mantan Kadis tersebut.

Hal ini kemudian memicu reaksi dari Pemerintah Kabupaten Kupang, hingga akhirnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang mengeluarkan surat teguran atas tindakan tersebut.