Kasus Dugaan Upal di Sabu Raijua Bakal di SP3

digtara.com -Polres Sabu Raijua bakal mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait penanganan dugaan peredaran uang palsu (Upal) di Kabupaten Sabu Raijua, NTT.

Baca Juga:

• Uang Palsu Beredar saat Penyaluran Dana Bansos dan PKH di Sabu Raijua
• Polres Sabu Raijua Operasi Patuh Sambil Bagi Helm Gratis
• Utang Luar Negeri Indonesia Bengkak Jadi Rp 7.078 Triliun, BI: Masih Terkendali

Hal ini menyusul adanya kepastian dari Bank Indonesia soal kepastian uang yang diduga palsu.

"Sudah hasil pemeriksaan soal uang palsu. Menurut pemeriksaan Bank Indonesia, uang tersebut asli," ujar Kapolres Sabu Raijua, AKBP Paulus Naatonis melalui Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua, Iptu Deflorintus M. Wee dalam keterangannya pada Sabtu (26/7/2025).

Namun pihaknya belum menerima keterangan resmi dari Bank Indonesia tetapi dapat dipastikan kalau uang tersebut asli dan bukan palsu.

"Surat resmi dimaksud berupa keterangan ahli di dalam wawancara klarifikasi hubungan dengan permintaan kami belum bisa diberikan karena yang berkompeten masih sementara tugas ke Surabaya, dan hasil koordinasi dalam waktu dekat sudah ada hasilnya," ujarnya.

Bank Indonesia pun minta agar enam lembar uang yang diduga palsu ini ditarik kembali dan diganti dengan uang yang asli sehingga tidak ada kegaduhan di masyarakat.

"Permintaan BI agar uang tersebut ditarik ke BI agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat," tambah mantan Kapolsek Sulamu, Polres Kupang ini.

Belum diterimanya keterangan resmi dari Bank Indonesia yang petugas yang berkompeten/bersertifikasi masih bertugas ke Surabaya untuk sidang terkait upal di Surabaya.

"Akan kami secara resmi terkait proses penyelidikan yang dilakukan, namun arahnya ke penghentian penyidikan pastinya," tambah Kasat.

Indikasi peredaran uang palsu terjadi saat penyaluran bantuan sosial (Bansos) tunai, dana stimulus dan PKH di Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua, NTT.

Hal ini dibenarkan Kapolres Sabu Raijua, AKBP Paulus Naatonis melalui Kasat Reskrim, Iptu Deflortintus M. Wee saati dikonfirmasi pada Kamis (17/7/2025).

"Kami mendapat informasi dari warga soal dugaan uang palsu saat penyaluran Bansos di Kecamatan Hawu Mehara pada Senin, 14 Juli 2025 lalu," ujarnya.

Dugaan ini dilaporkan Dominggus A. Leo yang merupakan warga Desa Ledeae, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua.

"Dominggus menyampaikan bahwa adanya dugaan uang palsu pada saat penyaluran Bansos tunai, dana stimulus dan PKH di wilayah Kecamatan Hawu Mehara pada di aula kantor Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu Raijua," tandasnya.

Dari Dominggus A. Leo dan Henderina Dida, polisi mendapatkan informasi kalau pada Jumat, 11 Juli 2025 ada pembagian Bansos di aula kantor Desa Tanajawa.

Henderina Dida merupakan salah satu penerima bantuan ini. Saat itu ia menerima uang tunai Rp 2.425.000.

Setelah menerima Bansos tunai dan PKH di Desa Tanajawa, Henderina Dida curiga karena enam lembar uang pecahan Rp 100.000 (Rp. 600.000) merupakan uang palsu.

Usia menerima uang ini, Henderina Dida berbelanja bakso di warung milik Rini Kale Dipa di Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara.

Namun saat hendak membayar, penjaga warung bakso melihat secara kasat mata bahwa uang yang akan dipakai untuk membayar diduga uang palsu sehingga uang tersebut tidak diterima oleh penjaga warung.

Henderina Dida kemudian kembali ke tempat pembagian Bansos tunai dan PKH di aula Desa Tanajawa untuk mengkonfirmasi uang tersebut apakah palsu atau tidak kepada petugas PT Pos Indonesia yang membagikan.

Pada saat ibu Henderina menyampaikan bahwa uang yang diterimanya dicurigai uang palsu disaksikan sekretaris desa Ledeae, Yantina Dida, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ledeae, Aprianus Kore serta Kepala Dusun IV Kuji Ria dan Mita Para.

Dari petugas PT Pos Indonesia, Henderina mendapatkan informasi dan kepastian kalau uang tersebut adalah uang asli karena diambil dari bank.

Setelah mendapat penjelasan dari petugas PT Pos Indonesia yang menyalurkan Bansos tersebut, Henderina kemudian pulang ke rumahnya di Ledeae.

Saat kembali ke rumahnya, Henderina Dida mencoba membelanjakan uang tersebut namun tidak ada yang mau menerima karena menduga bahwa uang tersebut adalah uang palsu.

Uang yang diduga palsu adalah uang pecahan Rp 100.000 sebanyak enam lembar masing-masing emisi tahun 2022 nomor seri JAM 972645, TDU 552241, CEN161315, JLW184558, MMK822910 dan nomor seri OLL510447.

Anggota Polsek Hawu Mehara berkoordinasi dengan pegawai Bank BRI unit Seba, Yohanes Nong untuk mencari tahu apakah uang tersebut merupakan uang asli atau palsu.

Dalam uang tersebut ada tanda air serta gambar pahlawan, jika ujung uang disatukan terdapat dua garis yang sejajar dan jika bukan uang asli garisnya tidak sama.

Dilihat menggunakan lampu ultra violet terdapat lambang/logo BI yang menyala.

"Dari penerawangan tersebut pihak Bank BRI Seba belum berani memastikan apakah uang tersebut palsu ataupun uang asli," ujar Kasat.

Anggota Polsek Hawu Mehara berkoordinasi dengan Wakil Kepala Bank NTT Sabu Raijua, Virgiawan Manu untuk mencari tahu apakah uang tersebut merupakan uang asli atau palsu.

Sama hal nya. Dari hasil penerawangan tersebut pihak Bank NTT Sabu Raijua belum dapat atau belum berani memastikan apakah uang tersebut palsu ataupun uang asli.

Kasat menyebutkan kalau uang yang diduga palsu jika dilihat secara kasat dan diraba berbeda dengan uang pecahan Rp 100.000 yang beredar di tengah masyarakat.

Namun jika diterawang menggunakan lampu ultraviolet dapat dilihat dengan jelas logo Bank Indonesia, tanda air pada tengah uang serta gambar air pahlawan uang tersebut.

"Untuk dapat memastikan uang pecahan Rp 100.000, sebanyak enam lembar tersebut adalah uang asli ataupun uang palsu, harus dilakukan penelitian oleh pihak Bank Indonesia karena Bank Indonesia yang lebih berwenang dan lebih mengetahui akan keaslian dari uang tersebut," tambah mantan Kapolsek Sulamu, Polres Kupang ini.

Terkait dengan temuan ini, polisi berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Unit Seba dan Bank NTT cabang Sabu Raijua.

Polisi sudah mengamankan enam lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 untuk penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut.