Warga Namosain-Kota Kupang Sampaikan Aspirasi ke Polisi dalam Sesi Jumat Curhat

"Keberadaan sopir angkutan umum yang beroperasi tanpa SIM atau surat kelengkapan kendaraan menjadi persoalan saat ini," ujar Udin, salah satu warga Kelurahan Namosain.

Baca Juga:

• Anggota Polres Kupang Berdonasi Bagi Korban Bencana Sumatera
• IRT di Kupang Kehilangan Sejumlah Perhiasan Emas, Dicuri Calon Menantu Perempuan
• Kapolda NTT Apresiasi Keberhasilan Tim Khusus Polda NTT Ungkap Kasus Pembunuhan di Kupang

Menanggapi keluhan tersebut, AKP Jhenudin dari Ditlantas Polda NTT menjelaskan bahwa operasi tilang kendaraan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pembayaran pajak kendaraan demi kontribusi pada APBD daerah.

Terkait biaya SIM, ia menegaskan bahwa sudah diatur dalam PP nomor 60 tahun 2016 dan meminta masyarakat melapor jika menemukan pungutan liar.

"Untuk parkir liar, kami sudah menindak kendaraan yang melanggar langsung di tempat dan mengamankannya ke kantor Ditlantas," ujarnya.

Kapolsek Alak AKP Albertus Mabel, menjawab soal pembatasan taksi online di Pelabuhan Tenau.

Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum ada aturan resmi dari Perindo atau KSOP, namun kebijakan sementara dari Polresta Kupang Kota menyatakan bahwa penjemputan di area pelabuhan belum diperbolehkan, sedangkan pengantaran masih diperbolehkan.

Melalui forum ini, Polda NTT berkomitmen untuk membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang humanis dan transparan.

Dengan mendengar langsung curahan hati masyarakat, Polri berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan, menanggapi persoalan dengan cepat, dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan institusi kepolisian.

Jumat Curhat ini dihadiri Sekretaris Lurah Namosain, Feki Manu, Ketua RT 33, Yohanis Kare Wadu dan Ketua RW 03, Otniel Lasi serta puluhan warga.