Diskusi SIEJ Soroti Dampak Pembangunan IKN Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Lokal

Sementara Ketua PBH Peradi Balikpapan Ardiansyah menilai bahwa pembangunan IKN hanya menjadi proyek mercusuar tanpa memperhatikan dampak di luar kawasan inti pembangunan.

Baca Juga:

• Jadi Jembatan Harapan, Polisi Menyapa Pelosok di Hardiknas Dengan Bagi Buku
• Wakil Gubernur Sumut H Surya Pimpin Upacara Hardiknas 2025, Tegaskan Komitmen Terhadap Pendidikan Bermutu
• Ini Sebabnya Mengapa Tanggal 2 Mei Diperingati Sebagai Hari Pendidikan Nasional Hardiknas

Ia menyoroti krisis air yang dialami warga Balikpapan sebagai dampak dari bendungan yang mengalihkan aliran air ke IKN, hingga menyebabkan ratusan warga kekeringan.

"Tidak ada air yang mengalir ke daerah aliran sungai sekitar IKN, dan warga yang dianggap mengganggu proyek ini bahkan dikriminalisasi," ungkapnya.

Koordinator Pokja 30 Kaltim Buyung Marajo mempertanyakan kelanjutan IKN hingga 2045 dan dampak pembangunan ini terhadap masyarakat adat serta kawasan pertanian yang terancam hilang.

Ia menambahkan bahwa janji pemerintah untuk menutup kesenjangan ekonomi malah menciptakan kecemasan baru.

"Yang ditawarkan biasanya hanya ganti rugi, relokasi, atau kerja sama. Ini kecemasan dan kecemasan kita hingga 2045," ungkapnya, mengacu pada ancaman pengurasan sumber daya alam di Kalimantan Timur.

Keresahan para pegiat lingkungan dan masyarakat adat ini mendapat tanggapan dari panelis yang punya kapabilitas dan kapasitas untuk berbicara soal IKN.

Menanggapi berbagai kekhawatiran ini, Sugiyono dari Otorita IKN (OIKN) Balikpapan, menjelaskan bahwa kerusakan mangrove dan pembukaan lahan di beberapa titik di Teluk Balikpapan berada di luar deliniasi IKN sehingga bukan menjadi kewenangan OIKN.

Namun, ia mengakui adanya pembukaan lahan besar-besaran di wilayah IKN dan menyebut adanya usulan pembentukan Badan Pengelola Teluk Balikpapan sebagai solusi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2016 Andrinof Chaniago, mengimbau peserta untuk menyampaikan masukan dengan data valid, seperti peta dan citra satelit, guna membuktikan klaim mereka.

"Para pimpinan di IKN sangat mudah diakses dan terbuka. Beberapa skenario untuk solusi sudah dipikirkan," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pendekatan kompromi dalam mencari solusi serta menyarankan peningkatan pendidikan vokasi bagi masyarakat lokal agar bisa beradaptasi dengan perubahan.