414 Anggota Polda NTT Diterjunkan ke Wilayah, Kapolda NTT Minta Anggaran Anggota Tidak Dipotong

digtara.com - Polda NTT memberangkatkan 414 orang personil Polda NTT untuk membantu pengamanan Pemilu di 21 Polres jajaran.

Baca Juga:

• Polda NTT Tetapkan Manager Perusahaan Asal Kalimantan Barat Sebagai Tersangka Dalam Kasus TPPO
• Polri Berusia 79 Tahun, Kapolda NTT Buka Diri Pada Kritik dan Siap Berbenah
• 1.015 Anggota dan ASN Polri di Polda NTT dan Polres Jajaran Naik Pangkat

Pelepasan ratusan personil Polri ini dilakukan Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga di Polda NTT, Senin (5/2/2024) dalam apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pergeseran personel BKO pengamanan pemungutan suara Operasi Mantap Brata Turangga tahun 2024.

Kapolda pun minta agar anggaran bagi anggota Polri yang ditugaskan ke wilayah tidak dipotong.

"Saya meminta dan menekankan kepada seluruh unsur pengawas untuk memastikan segera mendistribusikan anggaran kepada semua anggota tanpa potongan apapun," tegas Kapolda NTT.

Kapolda pun minta agar 414 anggota yang turun ke wilayah menjaga kesehatan.

"Pastikan kesehatan anggota tetap menjadi perhatian dan prioritas utama," ujar jenderal bintang dua ini.

Kapolda NTT mengingatkan beberapa kerawanan yang umum terjadi selama Pemilu khususnya di wilayah hukum Polda NTT yang perlu diantisipasi bersama.

Kapolda mengingatkan bahwa persaingan antar Parpol maupun antar kandidat dapat meningkat selama periode pemilu.

"Antisipasi aksi provokasi atau tindakan yang dapat mengancam stabilitas keamanan," pesan Kapolda NTT.

Selain itu ketidaksetaraan akses informasi karena luas wilayah dan banyaknya pulau serta desa terpencil menjadi tantangan selama bertugas.

Terkait penyebaran berita hoax, Kapolda mengingatkan soal informasi palsu (hoax) dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform online lainnya sehingga anggota Polri agar melakukan patroli siber untuk mengantisipasi hal tersebut.

Selama pemilu sering terjadi polarisasi antar masyarakat karena adanya perbedaan pilihan parpol maupun kandidat.

Oleh karena itu, Kapolda minta agar anggota mengantisipasi agar tidak berkembang menjadi isu sara.

Terkait isu netralitas, Kapolda menyebutkan bahwa sering dijumpai adanya keberpihakan kepada salah satu kandidat maupun parpol tertentu.

Diingatkan pula bahwa Pemilu adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat, dan tugas aparat kepolisian dalam memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, damai dan tanpa intimidasi apapun.

"Hari ini, kita bersiap-siap untuk melakukan pergeseran pasukan guna memastikan keberlanjutan operasional dan optimalisasi pengamanan selama proses pemungutan suara.pergeseran personel ini harus dilakukan dengan cermat dan terencana," ujar Kapolda.

Setiap anggota yang diperbantukan di wilayah diminta baru harus memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawab.

"Kalian adalah ujung tombak dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya proses demokrasi ini. selama bertugas, lakukan koordinasi yang baik dengan unsur-unsur terkait, seperti tni, KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya. informasikan segala perkembangan dan kendala yang dihadapi sehingga satuan atas dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan dengan cepat dan efektif," pesan Kapolda.