Ketua DPC GMNI Kritisi Slogan Bolo Labuhanbatu

digtara.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Labuhanbatu Hamdani Hasibuan, kritisi slogan Bolo Labuhanbatu yang masih jauh dari ekspektasi.

Baca Juga:

• Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Gelar Wisuda Sarjana Angkatan XIII
• Dirgantara Jurnalis Labuhanbatu Sambangi Rumah Qur'an Gaza
• Haryoto Ajak Masyarakat Ciptakan Kondusifitas dan Jauhi Paham Radikalisme

Seharusnya dalam rencana pembangunan Kabupaten Labuhanbatu, bupati dan wakil bupati harus sudah punya terobosan dalam kebijakannya, yang lebih mengarah kepada perbaikan “bolo”, ” ujar Hamdani Hasibuan, Rabu (2/3/2022)

Sebagaimana diketahui, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu periode 2021-2024 yang ber-slogan Bolo Labuhanbatu memiliki visi terwujudnya masyarakat Labuhanbatu yang berkarakter, maju dan sejahtera tahun 2024.

Hal ini dijabarkan dalam 10 agenda kebijakan prioritasnya yakni,

1. Menciptakan tata kelola pemerintah yang merakyat, bersih dan profesional,
2. Meningkatkan pembangunan dan kualitas infrastruktur dengan mengacu kepada prinsip prioritas pembangunan yang merata dan berkeadilan,
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang keagamaan, sosial dan budaya,
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan,
5. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk membangun karakter dan sumber daya manusia,
6. Meningkatkan pelayanan Kesehatan sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat,
7. Mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia,
8. Mengembangkan potensi wisata daerah
9. Mengembangkan industri kreatif,
10. Meningkatkan kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan di tengah kehidupan masyarakat.

Hamdani menjelaskan contoh tidak berjalannya visi misi bupati dan wakil bupati Labuhanbatu

Dalam bidang pertanian padi misalnya, Labuhanbatu hingga saat ini memiliki puluhan hektar lahan pertanian sawah, dan sampai saat ini secara keseluruhan belum mampu melakukan balek Damen (panen 2 kali dalam setahun).

Serta tanah yang berstatus kawasan hutan yang hingga saat ini lebih banyak dikuasai pengusaha daripada masyarakat yang membutuhkan.

“Ini juga harus ditata kembali oleh Oemkab melalui regulasi yang ada dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, ” tuturnya.

Selain itu persoalan di sektor nelayan, bupati seharusnya sudah memberdayakan instansi terkait, dalam melakukan kajian persoalan alat tangkap ikan yang dilarang undang-undang. Pasalnya hingga kini alat tangkap yang dilarang masih bebas beroperasi.

“Jika kita membaca dan memahami sepuluh isi penjabaran agenda prioritas tersebut, tidak menutup kemungkinan seluruh persoalan yang mendasar pada masyarakat akan dapat terselesaikan. Namun sayangnya kita lihat sampai hari ini kebijakan Bupati dalam arah pembanguna, sangat jauh panggang dari api, ” jelas Hamdani.

“Jangankan kebijakan yang mengarah kepada penyelasaian persoalan yang besar pada masyarakat, perobahan hal-hal yang sifatnya mendasar pun tidak belum keliatan, seperti pelayan pablik, pendidikan dan kesehatan.”

“Malah bupati dan wakil masih lebih terfokus kepada kegiatan serimonial, seperti pelantikan dan undangan.”