Warga Labura Belum Bisa Beli Minyak Goreng Murah, Ini Alasannya

digtara.com – Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang mensamaratakan harga miyak goreng di pasaran seharga Rp 14.000 per liter.

Baca Juga:

• Tinjau Pasar Sei Sikambing Medan, Zulhas Heran Minyak Goreng Curah Harganya Mahal
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS

Harga ini mulai diberlakukan di seluruh indonesia sejak Rabu, 19 Januari 2022 lalu.

Namun, warga di Kabupaten Labuhanbatu Utara (labura) belum bisa menikmati kebijakan tersebut.

Hal ini disebabkan keberadaan 17 toko retail di Labuhanbatu Utara terletak di jalan lintas sumatera (Jalinsum), hanya bisa diakses oleh warga di beberapa desa saja.

Baca: Harga Minyak Goreng di Tebingtinggi Masih Mengalami Kenaikan Mencapai 50-80 Persen

Padahal, Labura terdiri dari 8 Kecamatan, 82 Desa dan 8 Kelurahan dan hanya ada 6 kecamatan yang berada dalam lintasan Jalinsum.

Hal ini lah yang membuat warga Labura masih membeli minyak goreng dengan kisaran harga Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per liternya.

Baca: Ingat Ya! Mulai Besok, Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Salah seorang pedagang grosir di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Irwansyah, mempertanyakan sikap pemerintah yang lebih memilih subsidi minyak goreng kemasan tersebut.

Ia menilai kebijakan subsidi tersebut lebih menguntungkan perusahaan retail besar.

Kedai Rakyat Keluarkan Modal Lebih Besar

Sedangkan pedagang grosir di daerah pedalaman membutuhkan modal besar untuk pembelian minya goreng dari jaringan distributornya.

“Kenapa kedai rakyat gak dapat program subsidi? Modal kita lebih besar loh dari penjualan di retail. Ibu-ibu semua tanya kita, kenapa harga masih mahal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Labura, Arif Ripai, mengatakan bahwa, pemasok kebutuhan pangan di daerah bukanlah retail.

Ia bahkan pesimis dengan isu yang dihembuskan oleh kementrian perdangan bahwa dalam sepekan ke depan akan membuat harga minya goreng kemasan satu harga di seluruh Indonesia.

“Sementara ini, saya akan coba panggil Disperindag Labuhanbatu Utara untuk mencoba mencari jalan keluar terkait dengan persoalan ini dan mencoba akan berkomunikasi dengan BPDPKS untuk tidak cuma retail saja, harus tetapkan juga di daerah,” kata Arif, yang juga menjaba sebagai sekretaris DPW Apkasindo Sumatera Utara.

Arif juga menjelaskan bahwa sering mendapat keluhan dari warga yang jauh dari keberadaan retail.

Pemberian subsidi kepada produsen minyak goreng ia nilai hanya kebijakan yang menimbulkan polemik baru bagi masyarakat yang mayoritas tinggal di pedalaman.

“Ibu-ibu di Kuala Beringin, di Sonomartani, di Sukarame, jaraknya itu hingga 30 KM dari retail. Hanya untuk beli minyaak goreng, mereka harus buang duit lebih dari itu dong?” sesal Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Labuhanbatu Utara.

Ia berharap, kebijakan pemerintah pusat harus lebih mengena bagi masyarakat di daerah pedalaman.

Sebab, mayoritas masyarakat di daerah tidak seluruhnya berada dalam kawasan retail yang ditunjuk sebagai tempat pendistribusian minyak goreng kemasan bersubsidi tersebut.

Warga Labura Belum Bisa Beli Minyak Goreng Murah, Ini Alasannya