Polisi Didesak Keluarkan Surat Perintah Penyelidikan untuk Pimpinan DPRD Padangsidimpuan

digtara.com – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara (Sumut) meminta Polres Padangsidimpuan agar serius mengusut dugaan suap LKPJ Wali Kota Padangsidimpuan. Surat Perintah Penyelidikan

Baca Juga:

• Medan Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana hingga 11 Desember 2025
• Ponakan Wali Kota Binjai Diduga Terlibat Jual Beli Proyek, FPMB Siap Gelar Aksi ke Kejari: Minta DAF Ditindak Tegas
• Mahasiswa BEM SI Gelar Demo Tuntut Pencopotan Sekda Medan Terkait Dugaan KKN

“Adanya pengakuan langsung dari 4 anggota DPRD dan juga sebagai pelapor ke Polres Padangsidimpuan, sepertinya cukup beralasan hukum untuk segera dikeluarkannya surat perintah penyelidikan,” jelas Zikri Azizan Lubis, Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPD IMM Sumut, Minggu (25/4/2021)

Dalam pernyataan yang berkembang, sambung Zikri, MT salah seorang Ketua Fraksi beberapa kali menerima uang Rp1 juta sampai Rp 3 juta dari Pimpinan DPRD berinisial SS dan EN.

Uang itu diterima setelah menyelesaikan agenda DPRD, seperti Rapat Badan Anggaran, dan Rapat Panita Khusus (Pansus).

“Kita percaya dibawah Pimpinan AKBP Juliani Prihartini, kasus dugaan suap ini akan menemukan jalan terang bagi masyarakat Padangsidimpuan,” tegas Zikri.

Baca: Dilaporkan ke Polisi, Pemberi Suap Anggota DPRD Padangsidimpuan Bungkam

Empat orang anggota dewan yang melapor antara lain Marataman Siregar (Ketua Fraksi Hanura), Ali Hotma Tua Hasibuan (Fraksi PDIP), Noni Paisah dan Khoiruddin Siagian (Fraksi Gerindra).

Mereka mendatangi Polres Padangsidimpuan pada Rabu (21/4/2021).

Laporan tersebut bernomor STPL/B/114/IV/2021/SPKT POLRES PSP POLDA SUMUT.

Polisi Didesak Keluarkan Surat Perintah Penyelidikan untuk Pimpinan DPRD Padangsidimpuan