283 ASN Langgar Netralitas di Pilkada 2020, Sekda dan Kepala Dinas Mendominasi

digtara.com – Sebanyak 283 orang aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan bersalah me-langgar aturan netralitas pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Mereka merupakan bagian dari 369 ASN yang dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Berdasarkan data sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 terdapat 369 ASN yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 283 ASN melanggar dan telah diberikan rekomendasi sanksi. Tapi, baru 99 yang rekomendasi sanksinya telah ditindaklanjuti oleh PPK (pejabat pembina kepegawaian),” kata Ketua KASN, Agus Pramusinto seperti dilansir Okezone, Selasa (30/6/2020).

Dia mengatakan, bahwa pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi. Di mana yang termasuk kategori pejabat pimpinan tinggi di daerah adalah sekretaris daerah dan kepala dinas.

“ASN pelanggar netralitas yang memiliki jabatan pimpinan tinggi sebanyak 36 persen. Lalu yang jabatan fungsional 17 persen, jabatan administrator 13 persen, jabatan pelaksana 12 persen, jabatan kepala wilayah seperti lurah atau camat 7 persen ,” ungkapnya.

Agus mengatakan jenis pelanggaran netralitas yang dilakukan adalah kampanye/sosialisasi media sosial sebanyak 27%. Lalu melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya sendiri orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 21%.

“Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 13 persen. Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah 9 persen. Lalu menghadiri deklarasi pasangan calon sebanyak 4 persen,” jelasnya.

Dia menyebut ada sepuluh daerah dengan pelanggaran netralitas tertinggi yakni Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sumbawa, Kota Banjarbaru. Lalu Kabupaten Muna Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Banggai, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Muna.

TERJADI SEBELUM PENETAPAN PASLON

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bahwa pelanggaran netralitas ASN terjadi bahkan sebelum tahapan dimulai. Di mana belum ada paslon yang ditetapkan ataupun masa kampanye dimulai.

“Masa kampanye dan penetapan paslon juga belum tapi beberapa laporan sudah masuk kamu yakni 369. Di mana 39 di antaranya tidak cukup bukti, 5 diproses dengan pelanggaran lain. Dan kami teruskan ke KASN sebanyak 324 laporan,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa laporan netralitas yang diberikan Bawaslu kepada KASN telah diproses dengan cepat. Namun begitu, yang masih harus diawasi adalah pelaksanaan rekomendasi sanksi dari KASN.

“Jadi ini tinggal monitoring pelaksanaan sanksinya di PPK,” tandasnya.

[AS]

https://www.youtube.com/watch?v=jNachDcGoDw

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.