Hajab! Dugaan Bagi-Bagi Dana Desa di Sidimpuan ke Rekening Pribadi Dari Proyek Website
digtara.com - Di tengah efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat ternyata tidak menyurutkan persoalan anggaran termasuk dana desa di Padangsidimpuan, Kamis (20/11/2015).
Baca Juga:
- Usai Bagikan Bantuan di Sidakkal, PMI Padangsidimpuan Bagikan Paket Sembako Daerah Sabungan Sipabangun
- Irigasi DI Ujung Gurap Diterjang Banjir, Anggota DPRD Ipong Dalimunthe Bersama Pemko dan UPTD Lakukan Peninjauan Langsung
- Jaga Stabilitas di Daerah, Pemko Sidimpuan Sebar 6 Ton Beras SPHP di Seluruh Kecamatan Lewat GPM
Baca Juga:
Kali ini bukan soal pemotongan dana desa, tetapi soal proyek pembuatan website desa TA. 2025 yang dilaksanakan sejumlah desa Se-Kota Padangsidimpuan.
Hal tersebut diketahui awak media setelah mendapatkan informasi dariberbagai sumber dan kroscek lapangan.
Baca Juga:
Untuk diketahui, pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) desa terlihat item yang dianggarkan dengan nama belanja modal jaringan/instalasi sebesar Rp.4.500.000,-/desa.
Baca Juga:
Dan dari penjejakan awak media bahwa pelaksanaproyek ini merupakan salah satu perusahaan di Kota Medan.
Baca Juga:
Sementara itu dari informasi sejumlah penyedia website desa bahwa dengan website yang dibuat di Kota Padangsidimpuan ini kisaran harga Rp.1,2 Juta/desa bukan Rp.4,2 Juta.
Baca Juga:
Maka jika harga yang berbeda jauh tersebut sesuai dengan regilasi pengadaan instalasi maka dugaan kerugian negara akan sangat tinggi.
Baca Juga:
Mari kita hitung dengan harga standar lapangan.
Jika Harga pasar Rp.1,2 Juta Ditambah pajak 11% (Rp.132 ribu) menjadi Rp. 1.332.000, dan ditambah keuntungan perusahaan 10% (Rp.120 ribu) maka tertotal = Rp. 1.452.000,-.
Baca Juga:
Dan jika dianggarkan Rp. 4,6 Juta/desa, maka dugaan mark upnya senilai Rp.3.148.000,-/ desa. Lalu jika 42 desa membuat website kerugian negaranya bisa mencapai Rp.130 Juta untuk satu kegiatan.
Baca Juga:
Dari sumber dan data yang diterima bahwa sedikitnya 16 kepala desa sudah menyetorkan anggaran Rp.4,5 Juta kepada oknum penyedia sebesar Rp.2.160.000, sebagai biaya website dan oknum lain.
Baca Juga:
Lebih mencengangkan lagi, sisa Rp.2.340.000, selain untuk penyedia diduga juga disetor untuk oknum Dinas PMD sebesar Rp.200 Ribu perdesa.
Baca Juga:
Untuk oknum penghubung berinisial "Hb" ditransfer Rp.700 ribu/desa melalui link bank atas nama N Ausyah atau nama para kades.
Baca Juga:
Dan oknum Kominfo Rp.600 ribu/desa. sedangkan bagian untuk oknum Kades Rp.840 ribu/desa.
Baca Juga:
Tanggapan Kades Partihaman
Baca Juga:
Kades Partihaman, Amran membenarkan mentransfer uang kepada oknum dengan nama panggilan Panjaitan bukan atas nama perusahaan. Namun dari data yang didapat media kades ini mentransfer uang sejumlah Rp.3.662.500 atas nama oknum "HB".
Baca Juga:
"Ia. Itu ditransfer ke Panjaitan karena dia yang ngurus" Kata Amran.
Baca Juga:
Tanggapan Kades Tarutung Baru
Baca Juga:
Kades Tarurung Baru membenarkan adanya program website desa namun dirinya berdalih belum mentransfer.
Baca Juga:
"Ia. Belum saya bayar" Kata Kades dalam pengakuan sementaranya.
Baca Juga:
Tanggapan Oknum Yang Mengaku Vendor/ Penyedia
Baca Juga:
Saat dikonfirmasi oknum pengadaan Z Panjaitan membenarkan uang desa tersebut ditransfer ke rekening pribadinya bukan perusahaan.
Baca Juga:
"Saya bang pekerja. Ya kalaupun itu ditransfer kerekening saya. Saya tidak bisa itukan bang langsung menyapaikan berapa itu yang ditransfer. Yang jelas apa yang ditransfer saya teruskan bang. Saya tidak bisa membuka itu bang" kata Z Panjaitan.
Baca Juga:
Ketika ditanyai milik siapa perusahaan tersebut membenarkan bukan miliknya.
"Ya, atasan kita lagi bang" Ucapnya.
Baca Juga:
Baca Juga:
Tanggapan Oknum Penyambung Berinisial "Hb"
Baca Juga:
Saat dihubungi untuk konfirmasi melalui whatsapp (WA) pribadinya apakah benar ada menerima transferan Rp.700 ribu/desa tidak aktif lagi.
Tanggapan Kadis Kominfo
Baca Juga:
Kadis Kominfo Padangsidimpuan, Nur Cahyo Susetyo saat dikonfirmasi terkait adanya dugaan oknum Kominfo ikut kecipratan Rp.600 ribu/desa tidak memberikan komentar apapun.
Baca Juga:
Baca Juga:
Tanggapan Plt. Kadis PMD Padangsidimpuan
Plt Kadis PMD Rahuddin Harahap saat dikonfrimasi juga tidak memberikan jawaban apakah benar ada bagian oknum dinasnya menerima Rp.200 ribu/desa.
Baca Juga:
Baca Juga:
Tanggapan Ketua Apdesi Padangsidimpuan
Baca Juga:
Ketua Apdesi Kota Padangsidimpuan yang juga Kades Batang Bahal mengungkapkan pihaknya akan memperjelas pesoalan tersebut.
Baca Juga:
"Akan kita perjelas (mekanisme) secepatnya" Tegasnya.
Baca Juga:
Diharapkan agar APH segera mengusut peroslan bagi-bagi dana desa ini.
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Usai Bagikan Bantuan di Sidakkal, PMI Padangsidimpuan Bagikan Paket Sembako Daerah Sabungan Sipabangun
Irigasi DI Ujung Gurap Diterjang Banjir, Anggota DPRD Ipong Dalimunthe Bersama Pemko dan UPTD Lakukan Peninjauan Langsung
Jaga Stabilitas di Daerah, Pemko Sidimpuan Sebar 6 Ton Beras SPHP di Seluruh Kecamatan Lewat GPM
Warga Protes, Pemko Sidimpuan Tak Gelar Perayaan Pawai 17 Agustus
Ririn Yunika Raih Penghargaan Best Model Of the Year di Asean Fashion Festival 2025