Hajab! Dugaan Bagi-Bagi Dana Desa di Sidimpuan ke Rekening Pribadi Dari Proyek Website

digtara.com - Di tengah efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat ternyata tidak menyurutkan persoalan anggaran termasuk dana desa di Padangsidimpuan, Kamis (20/11/2015).

Baca Juga:

• Kecelakaan Padangsidimpuan Hari Ini, Pengendara Betor Tewas Tabrakan dengan Bus ALS
• Dana Hibah Pilkada Sidimpuan Rp.10,5 Miliar di Adukan ke Mabes Polri
• Tak Hanya Gizi, Dapur MBG di Padangsidimpuan Tebar Paket Sembako Jelang Lebaran

Baca Juga:

• Irigasi DI Ujung Gurap Diterjang Banjir, Anggota DPRD Ipong Dalimunthe Bersama Pemko dan UPTD Lakukan Peninjauan Langsung

Kali ini bukan soal pemotongan dana desa, tetapi soal proyek pembuatan website desa TA. 2025 yang dilaksanakan sejumlah desa Se-Kota Padangsidimpuan.

Hal tersebut diketahui awak media setelah mendapatkan informasi dariberbagai sumber dan kroscek lapangan.

Baca Juga:

• Jaga Stabilitas di Daerah, Pemko Sidimpuan Sebar 6 Ton Beras SPHP di Seluruh Kecamatan Lewat GPM

Untuk diketahui, pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) desa terlihat item yang dianggarkan dengan nama belanja modal jaringan/instalasi sebesar Rp.4.500.000,-/desa.

Baca Juga:

• ‎Warga Protes, Pemko Sidimpuan Tak Gelar Perayaan Pawai 17 Agustus

Dan dari penjejakan awak media bahwa pelaksanaproyek ini merupakan salah satu perusahaan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Ririn Yunika Raih Penghargaan Best Model Of the Year di Asean Fashion Festival 2025 ‎

Sementara itu dari informasi sejumlah penyedia website desa bahwa dengan website yang dibuat di Kota Padangsidimpuan ini kisaran harga Rp.1,2 Juta/desa bukan Rp.4,2 Juta.

Baca Juga:

• Hargai Hak Prerogatif Kepala Daerah, Gerindra Sidimpuan Tak Ingin Pergantian Jabatan Karena Tekanan ‎

Maka jika harga yang berbeda jauh tersebut sesuai dengan regilasi pengadaan instalasi maka dugaan kerugian negara akan sangat tinggi.

Baca Juga:

• Kantor Kontraktor di Padangsidimpuan Disegel KPK, Terkait Proyek Provinsi?

Mari kita hitung dengan harga standar lapangan.

Jika Harga pasar Rp.1,2 Juta Ditambah pajak 11% (Rp.132 ribu) menjadi Rp. 1.332.000, dan ditambah keuntungan perusahaan 10% (Rp.120 ribu) maka tertotal = Rp. 1.452.000,-.

Baca Juga:

• Pak Kejati, Ada Proyek Irigasi Rp.2,3 Miliar di Sidimpuan Gagal, Biaya Perencanaan dan Pengawasan Ratusan Juta

Dan jika dianggarkan Rp. 4,6 Juta/desa, maka dugaan mark upnya senilai Rp.3.148.000,-/ desa. Lalu jika 42 desa membuat website kerugian negaranya bisa mencapai Rp.130 Juta untuk satu kegiatan.

Baca Juga:

• Kasi Keuangan Polres Padangsidimpuan Dipecat, Ini Kasusnya!

Dari sumber dan data yang diterima bahwa sedikitnya 16 kepala desa sudah menyetorkan anggaran Rp.4,5 Juta kepada oknum penyedia sebesar Rp.2.160.000, sebagai biaya website dan oknum lain.

Baca Juga:

• Anak Usia 6 Tahun Kembali Jadi Korban Kekerasan Seksual di Padangsidimpuan

Lebih mencengangkan lagi, sisa Rp.2.340.000, selain untuk penyedia diduga juga disetor untuk oknum Dinas PMD sebesar Rp.200 Ribu perdesa.

Baca Juga:

• Sopir Travel di Sidimpuan Lecehkan Penumpangnya Saat Berangkat Ujian

Untuk oknum penghubung berinisial "Hb" ditransfer Rp.700 ribu/desa melalui link bank atas nama N Ausyah atau nama para kades.

Baca Juga:

• 495 Rumah di Padangsidimpuan Rusak-223 Rumah di Tapsel Terendam Akibat Banjir

Dan oknum Kominfo Rp.600 ribu/desa. sedangkan bagian untuk oknum Kades Rp.840 ribu/desa.