Wujudkan Swasembada Garam, Senator Abdul Kholik Dorong Jateng Miliki Perusahaan Daerah Garam Rakyat

"Artinya kalau produksi dioptimalkan 100 persen, Pati saja itu kisaran bisa sampai 600.000 ton per tahun. Itu baru dari pabrik, belum di daerah lain. Jadi kalau dimaksimalkan, Jawa Tengah mungkin bisa 1 juta ton garamnya," ujar Anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Abdul Kholik usai acara Jelajah Potensi Garam Pantura Jawa Tengah di Kantor Sekretariat DPD RI Jawa Tengah di Jl Imam Bonjol No. 185 Semarang, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga:

• Program SPELING Antarkan Pemprov Jateng Raih Penghargaan Layanan Kesehatan Terbaik, Anggota DPRD Jateng Abdul Hamid Minta Fokus Peningkatan Kualitas d
• HUT ke-54 KORPRI Tahun 2025. Sarif Kakung: Jangan Bekerja Secara Rutinitas, Bekerjalah Secara Inovatif dan Kolaboratif
• Tujuh Alasan Ketua PGSI Muh Zen ADV Dukung Enam Hari Sekolah. Simak ulasannya!

Dalam Jelajah Potensi Garam Pantura Jawa Tengah ini, Anggota DPD RI Abdul Kholik bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah mengunjungi sentra industri garam di Koperasi Produsen Mutiara Laut Mandiri (Pati), Koperasi Tani Sari Makmur (Rembang), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) dan Koperasi Garam Laut Wedung (Demak). Dalam jelajah ini, para petani garam menyampaikan potensi dan tantangannya dalam meningkatkan produksi dan kualitas garam.

Abdul Kholik mengatakan, potensi yang besar ini akan menjadi salah satu sumber kemandirian ekonomi Jawa Tengah, terutama di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Potensi garamnya bisa sampai satu juta produksi bahan garamnya dan kebutuhan untuk pemenuhan garam yang akan diswasembadakan sampai 2027, ada 3,6 juta ton garam," kata Kholik

Masih menurut Kholik, jika Jawa Tengah mampu memenuhi itu, nilai ekonominya bisa mencapai Rp 2 triliun putarannya, dan keuntungannya bisa mencapai Rp 800 miliar hingga Rp1 triliun.

"Makanya kita mendorong pemerintah provinsi Jawa Tengah fokus untuk mengembangkan sektor garam ini sebagai industri andalan Jawa Tengah," jelasnya.

Ia mengungkapkan, aspirasi dari para petani garam ini akan menjadi dasar untuk mendorong pemerintah provinsi Jawa Tengah, untuk penanganan problematika di sektor hulu hingga kesulitan para petambak.

"Pada level kebijakan nasional, kita akan terus mendorong agar pemerintah konsisten untuk tidak impor garam dan menuju swasembada garam dan memperkuat garam rakyat ini," ungkapnya.

Ada defisit kurang lebih hampir 3,5 juta ton yang selalu impor

Dalam kesempatan ini, senator asal Jawa Tengah ini juga menyoroti rendahnya produksi garam nasional yang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini, Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 1,3 juta ton garam per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 4,6 juta ton. Akibatnya, Indonesia terpaksa mengimpor 3,5 juta ton garam setiap tahunnya.

"Hari ini kebutuhan nasional kurang lebih 4,6 juta ton. Sementara yang bisa diperoleh dari produksi dalam negeri baru 1,3 juta ton. Jadi ada defisit kurang lebih hampir 3,5 juta ton yang selalu impor. Sementara tahun 2027 tidak akan impor," ujar Kholik

Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah pusat berusaha menekan impor garam dengan memperkuat industri dalam negeri dan mengembangkan ekonomi rakyat. Kholik optimis bahwa pada 2027 mendatang, Indonesia sebagai negara maritim tidak lagi mengimpor garam.

Dorong Jateng Miliki PD Garam Rakyat

Melihat potensi yang ada dan untuk meningkat produksi garam di Jateng, Kholik mendorong Jawa Tengah memiliki perusahaan daerah yang khusus menangani produksi garam rakyat.

"Kalau Jateng bisa fokus mengembangkan BUMD (badan usaha milik daerah) garam, maka peluang sangat besar bagi ekonomi Jateng," katanya optimis

Menurut dia, memang sudah ada pabrik pengolahan garam yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jateng, tetapi belum fokus karena masih menjadi salah satu divisi dari PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT).

"Tadi ke Pati, kami ke PT SPJT, salah satu divisi (usaha) adalah garam. Cukup canggih dengan kapasitas produksi 25 ribu per tahun. Hampir seluruh produksi BUMD ini diserap pasar," katanya.

SPJT adalah BUMD milik Pemprov Jateng yang mendirikan pabrik garam industri di Desa Raci, Batangan, Pati, untuk mengolah garam krosok menjadi garam industri berkualitas (minimal NaCl 97 persen).

"Banyak permintaan terus mengalir. Industri garam ini menyerap garam dari koperasi-koperasi. Jadi, pola hubungannya, garam petambak masuk ke koperasi, kemudian masuk ke BUMD," katanya.

Bahkan, kata dia, BUMD tersebut juga membantu meningkatkan kesejahteraan petambak garam karena berani membeli garam sampai dengan harga Rp1.900 per kilogram.

Ia mengusulkan jika perlu industri garam yang selama ini masih berada di bawah PT SPJT dijadikan perusahaan mandiri, yakni Perusahaan Daerah (PD) Garam sehingga akan semakin fokus.

"SPJT ini holding, ada pabrik garam, jasa kontruksi, workshop, elpiji, coldstogare. Cukup beragam (usahanya). Kami memberi saran agar bisa di-'split' jadi PD Garam mandiri sehingga fokus usahanya lebih bisa ekspansi," harapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng Endi Faiz Effendi mengakui besarnya potensi kelautan di Jateng, khususnya garam sehingga perlu meningkatkan produksi.

Secara peralatan, kata dia, sebenarnya pabrik garam sebagai divisi di bawah naungan PT SPJT sudah memiliki peralatan dan fasilitas yang canggih, serta siap untuk membuat jadi pabrik sendiri.

"Permasalahannya pada kebijakan yang ada, terkait tata ruang, kebijakan. Kalau untuk komponen (mesin, red.), ada beberapa yang impor, namun sebagian lain sudah diproduksi di dalam negeri," katanya

Endi membeber, potensi garam di Pati sendiri mencapai 300.000 ton/tahun. "Jadi total produksi garam Jawa Tengah ada 500 ribu ton, 300 ribu tonnya dari Pati," ungkapnya

Untuk meningkatkan kualitas garam, kata Endi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan program penggunaan geomembran. "Jadi Geomembran ini bisa menahan air garam agar bisa gampang evaporasi (penguapan) menjadi garam dan garamnya bersih dan kualitasnya semakin baik," pungkasnya. (San).