Kadis Pendidikan Madina 'Diamankan' Diskrimsus Polda Sumut Terkait Kisruh P3K

Baca Juga:

• Tragis! Dua Penambang Emas Tewas Tertimbun Longsor di Sungai Batang Gadis Madina
• Mahasiswa Paramadina Ajarkan Public Speaking dan Konten Video Untuk Anak-anak Sekolah Alam
• Ketua DPRD Madina Ditetapkan Tersangka Kasus Seleksi PPPK Maret 2024

Kadis pendidikan diamankan dalam kasus Rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mendapat sorotan dari masyarakat karena diduga curang.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi membenarkan hal tersebut. "Betul, dalam penyelidikan Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut" Kata Kabid Humas Polda Sumut melalui pesan singkat kepada digtara.com

Dari kabar yang beredar, Kadis Pendidikan Madina diamankan pada Rabu (03/12/2023) malam. Namun Kabid Humas Polda Sumut belum merinci secara detail waktu diamankan dan posisi Dollar Siregar bersama lima pejabat lainnya saat ini.

Sebelumnya

Ratusan Guru Honorer di Madina Datangi Kantor DPRD Hingga Rumah Dinas Bupati

Ratusan guru honorer yang dinyatakan kalah dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru diumumkan pekan silam oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) hari ini mendatangi gedung DPRD Madina, Kantor Bupati Madina di kompleks Perkantoran Pemkab Madina Paya Loting. Merasa tidak puas, Pendemo ini pun melanjutkan aksinya ingin berjumpa langsung dengan Bupati Madina di rumah dinas, Desa Parbangunan, Panyabungan, Rabu (27/12/2023).

Awalnya mereka melakukan long march dari Masjid Agung Nur Ala Nur lebih kurang sejauh 1 Km menuju kantor Bupati Madina sambil meneriakkan yel yel "Kembalikan hak kami, Batalkan pengumuman seleksi P3K", ujar mereka dengan semangat menggelar orasi di gedung DPRD Madina.

Secara bergantian massa melakukan orasi, mereka antara lain menjelaskan adanya pengurangan nilai dan pertambahan nilai dari peserta. Ada yang nilai Computer Assisted Test (CAT)-nya tinggi setelah ditambahi dengan nilai Seleksi Kompetensi Tekhnis Tambahan (SKTT) oleh instansi dilingkungan Pemkab Madina akhirnya mengalami pengurangan dalam jumlah signifikan dan dinyatakan kalah.

Sebaliknya, ada yang nilai CAT rendah setelah ditambahi nilai dari SKTT menjadi tinggi dan dinyatakan lulus sebagai peserta P3K. Ironisnya, menurut mereka dalam orasinya, tidak pernah dilaksanakan ujian SKTT itu.

"Bagaimana mereka orang Dinas Pendidikan dan BKD Madina bisa memberikan nilai bagi kami, sementara warna rambut kami saja mereka tidak tahu," ucap salah seorang demonstran dalam orasinya berurai air mata.

Setelah menyampaikan aspirasi mereka, DPRD Madina janjikan bantu nasib ratusan para guru honorer yang berdemo itu bahkan kehadiran ratusan guru honorer yang dinyatakan kalah dalam seleksi penerimaan P3K itu disambut ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis, SH dari patai Gerindra dan sejumlah anggota DPRD Madina diantara lain H. Nis'ad Sidik Nasution selaku ketua Komisi IV DPRD Madina dari Partai PAN, Sobir Lubis, SH dari Partai Golkar, Arsidin Batubara, SE, ME dan wakil ketua DPRD Madina Erwin Efendi Nasution, SH dan beberapa lainnya.

Melalui ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis, SH, DPRD Madina berjanji akan membantu guru honorer dalam menyelesaikan persoalan dimaksud bahkan dirinya menyebut akan membuat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan itu katanya terbuka bisa dihadiri para guru honorer yang unjuk rasa itu pada hari Kamis (28/12/2023) besok sekira pukul 10.00 WIB.

"Segera akan kami panggil dinas terkait dalam proses penerimaan P3K ini untuk RDP, yakinlah bapak ibu guru sekalian hari ini kami juga sudah mengumpulkan sejumlah dokumen terkait hal ini," Kata Erwin Lubis.

Bahkan usai menyampaikan tanggapannya salah satu diantar demonstran secara spontan mengatakan di depan ketua DPRD bahwa jika ketua DPRD Madina membohongi para guru siap-siap tidak akan memilihnya di Pemilu 2024 mendatang ini.

"Ingat kawan-kawan bapak inikan masih mencaleg jika kita dia bohongi maka kita sepakat semuanya untuk tidak memilihnya lagi setuju kawan-kawan," tugas demonstran itu sambil dijawab "Setuju.!" Jawab ratusan guru yang ada dilokasi itu.

Namun dengan santai ketua DPRD Madina menyebut perjuangan mereka jangan ditarik ke ranah politik, karena menurutnya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para guru honorer itu sudah bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyampaikannya kepada pemerintah,

"Tolong masalah ini jangan ditarik sana-sini karena apa yang dirasakan bapak ibu sudah bisa kami rasakan," timpalnya.

Usai mendapat sambutan dari ketua DPRD Madina, Massa guru honorer itu bergerak menuju kantor Bupati Madina.

Di tempat terpisah atau didalam gedung DPRD Madina itu H. Erwin Efendi Lubis saat dijumpai awak media mengatakan bakal terus memperjuangkan rakyat, akan tetapi tidak akan membuat Panitia Khusus (Pansus) meski ada isunya beberapa anggota DPRD Madina bakal membuat Pansus terkait permasalahan itu.

"Saya selaku pimpinan DPRD Madina terus membuat perjuangan kepada para guru honorer yang datang hari ini, kalau ditanya soal ada kawan-kawan dari Fraksi Partai lainnya itu hak merka dan saya tidak punya larangan," ujarnya lebih jelas.

Setelah pendemo ini di temui Ketua DPRD dan Wakil Bupati Madina. Nampaknya, para pendemo tidak begitu saja percaya dengan apa yang dijanjikan salah satunya melakukan pengangkatan tanpa testing di tahun 2024 terhadap mereka yang tidak lulus, seperti ucapan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi.

Selanjutnya, mereka ngotot ingin ketemu langsung dengan Bupati Madina HM. Ja'far Sukhairi Nasution sebagai yang paling bertanggungjawab atas kebobrokan seleksi PPPK di Madina tahun 2023. Akhirnya bertemi di rumah dinas orang nomor 1 di Kabupaten Madina ini.

Dihadapan sejumlah awak media, Perwakilan massa selaku koordinator aksi, Andi Hasibuan mengaku apabila tuntutan mereka tidak diindahkan pemerintah, maka dalam waktu dekat mereka kembali lagi melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak lagi.

"Bisa jadi aksi ini akan lebih besar lagi apabila tuntutan tidak dihiraukan, karena massa ini baru sebagian yang datang," jelasnya.